Prabowo 'Ancam' Pangkas Anggaran Polri Buat Naikan Gaji Hakim, Kapolri: Becanda itu

Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memangkas anggara TNI-Polri usai menaikan gaji para hakim sebesar 280 persen.

Pantauan Suara.com, saat diminta tanggapannya soal pemangkasan tersebut, Listyo sedikit kaget.

Namun, ia mencoba tetap menjawab pertanyaan awak media, soal pernyataan Kepala Negara. Namun, pada akhirnya Sigit memilih tidak menjawab.

“Ini susah jawabnya,” kata Sigit, berkelakar sembari diiringi tawa awak media di Mabes Polri, Kamis 12 Juni 2025.

“Bercanda itu,” timpal Sigit.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto ingin benar-benar memperkuat lembaga yudikatif dan penegakan hukum di Indonesia.

Terbaru, ia mengumumkan kenaikan gaji untuk para hakim hingga 280 persen.

Prabowo bahkan menyinggung pengurangan anggaran TNI-Polri untuk dialokasikan kepada penghasilan para hakim, buka memang diperlukan.

"Kalau perlu anggaran lain saya kurangi di sini, di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri, kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi," kata Prabowo di Mahkamah Agung, Kamis 12 Juni 2025.

Baca Juga: Hakim Naik Gaji, Polisi dan Jaksa juga Harus Dipikirkan Presiden Prabowo

Pernyataan itu disampaikan Prabowo lantaran kepala negara tidak ingin para pencuri uang rakyat yang sudah ditangkap kemudian lolos di tahap pengadilan.

"Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat, si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri," kata Prabowo.

Melalui kenaikan gaji para hakim, Prabowo berharap para hakim tidak lagi bisa disuap.

"Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan tidak bisa dibeli," kata Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim. Pengumuman itu disampaikan di depan para hakim yang baru dikukuhkan di Balairung, Mahkamah Agung (MA).

Prabowo hadir dalam acara Pengukuhan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.