Suara.com - Aktivitas penambangan nikel di pulau-pulau kecil Indonesia memicu kekhawatiran serius karena berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan hingga terancam hilangnya ruang hidup masyarakat sekitar.
Fenomena ini makin mencuat seiring dengan masifnya kebijakan hilirisasi nikel nasional yang mendorong ekspansi industri ekstraktif ke wilayah-wilayah rentan, seperti Maluku Utara dan Papua Barat.
Dosen Ilmu Kelautan Universitas Khairun di Ternate, Abdul Motalib, menyebut kalau dominasi aktivitas tambang nikel kini semakin terkonsentrasi di pulau-pulau kecil.
"Kita melihat dominan nikel yang ditambang ini, dominannya itu ada di pulau-pulau kecil, misalnya di Maluku Utara itu ada di Pulau Pakal, ada di Pulau Gebe, ada di Pulau Obi, kemudian yang kemarin viral di Raja Ampat itu ada di kawasan Raja Ampat, ada di Pulau Gag, dan seterusnya," ungkap Abdul dalam diskusi bersama Auriga Nusantara di Jakarta, Senin (16/6/2026).
Dia menjelaskan bahwa dampak tambang di wilayah-wilayah tersebut bisa diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar, yaitu dampak ekologi, sosial, dan budaya.
Dari aspek ekologi, kerusakan yang ditimbulkan mencakup degradasi habitat, hilangnya berbagai organisme, serta terputusnya fungsi ekologis dan kemampuan mitigasi lingkungan.
"Kenapa ini bisa terjadi? Karena pulau-pulau kecil yang ditambang itu sudah pasti akan mengubah landscape daratannya, dan volumenya akan hilang, ekosistem di dalam tersebut akan hilang, dan kemungkinan besar, ada spesies-spesies endemik yang bisa saja tumbuh dan berkembang pada lokasi-lokasi pulau kecil tersebut," jelasnya.
Dengan rusaknya bentang alam tersebut, masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir pun lambat laun akan berdampak langsung, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan dari laut.
Hal itu menjadi dampak kedua yang menjadi aspek sosial dan kebanyakan pasti dirasakan oleh komunitas lokal yang sehari-hari menggantungkan hidup pada ekosistem sekitar.
Baca Juga: Golkar Pasang Badan Buat Bahlil, Keputusan Cabut Izin Tambang Raja Ampat Diklaim Bukti ProRakyat
"Kerusakan ekosistem itu akan memicu sulitnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya, termasuk pangan dari laut, karena terjadi kerusakan habitat," ujarnya.
Bukan hanya soal makan, lanjut Abdul, kehancuran lingkungan juga turut menggerus nilai-nilai budaya masyarakat pesisir yang sejak lama mengelola sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan.
Ia menekankan, banyak kearifan lokal yang lahir dari relasi harmonis antara manusia dan alam justru kini tergerus akibat eksploitasi industri nikel yang diizinkan pemerintah.
"Banyak sekali kearifan-kearifan lokal kita, di mana masyarakat pesisir di pulau kecil itu selalu memanfaatkan alam secara bijak, secara arif, karena ada nilai-nilai kearifan lokal dan kearifan budaya yang tumbuh dan berkembang selama ini. Itu menjadi lokal values dan dijalankan, sehingga sumber daya yang ada di pulau kecil itu selalu sustain, selalu berkelanjutan," terangnya.
Abdul menyebutkan bahwa tekanan terhadap masyarakat pesisir semakin besar sejak diberlakukannya kebijakan hilirisasi nikel oleh pemerintah pusat. Meski bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah secara ekonomi, kebijakan itu dinilai justru menjadi pintu masuk bagi kerusakan ekologis yang berdampak multidimensi.
Komnas HAM Minta Dihentikan
Berita Terkait
-
Laporan Greenpeace: 12 Izin Tambang Nikel Masuk Kawasan Geopark Global UNESCO Raja Ampat
-
Susi Pudjiastuti Doakan Perusak Raja Ampat Terkena Azab, Doanya Bikin Merinding!
-
Ketua PBNU Panen Kritik Usai Sebut Penolak Tambang Wahabisme: yang Nggak Sejalan Dicap Wahabi
-
Golkar Pasang Badan Buat Bahlil, Keputusan Cabut Izin Tambang Raja Ampat Diklaim Bukti ProRakyat
-
Ketika Nikel Mengancam Surga Terakhir di Papua
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
Terkini
-
Sempat Dikira Hilang Usai Demo Ricuh, Eko Purnomo Ternyata Cari Nafkah Jadi Nelayan di Kalteng
-
Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
-
Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
-
Usai Kunjungan Gibran, Kemendagri Janji Perbaiki Program Kesehatan dan Pendidikan di Papua!
-
Mengapa Tutut Soeharto Gugat Menteri Keuangan Purbaya ke PTUN?
-
DPR Dukung Aturan Satu Warga Satu Akun Medsos, Legislator PKS: Bisa Cegah Kriminal
-
Kepsek Dicopot Gegara Anak Walikota Prabumulih? Klarifikasi Malah Bikin Warga Meradang!
-
Kekayaan Tutut Soeharto yang Gugat Menteri Keuangan Purbaya
-
Ratusan Siswa di Banggai Kepulauan Keracunan Usai Santap MBG
-
DPR Enggan Ambil Pusing Pigai Ganti Istilah Aktivis Hilang: Terpenting Kembalikan ke Keluarganya