Pramono Anung Ultimatum Pengemplang Pajak di Jakarta: Jangan Berlindung di Balik Ketiak Kekuasaan!

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bakal mendorong transparansi dan keterbukaan dalam sistem pemungutan pajak di ibu kota.

Ia juga memberikan peringatan kepada para wajib pajak, khususnya yang diduga menunggak untuk memanfaatkan kedekatan dengan kekuasaan.

"Yang dulu remang-remang, yang dulu nggak mau bayar pajak, yang dulu masih bersembunyi di ketiak-ketiak kekuasaan, sekarang transparan, harus bayar pajak," kata Pramono dalam acara Malam Apresiasi Wajib Pajak di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 17 Juni 2025.

Pernyataan itu disampaikan saat Pramono memaparkan capaian pemungutan pajak Jakarta yang disebutnya menunjukkan tren positif.

Per 17 Juni 2025, pendapatan dari sektor pajak daerah telah mencapai 46,7 persen dari target tahunan.

Angka itu disebutnya melampaui capaian nasional yang masih berada di angka 32 persen.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbeda dari biasanya.

Ia mengklaim pengumpulan pajak dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan akuntabel.

"Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Dirjen Pajak. 'Kok bisa Jakarta memungut pajak lebih tinggi dari nasional?' Pak Dirjen Pajak, intinya Jakarta memungutnya dengan hati," ujar Pramono, merujuk pada percakapannya dengan Dirjen Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga: Pramono Anung Akan Tambah 5 Rute Baru Transjabodetabek, Hingga ke Cianjur

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa penerimaan pajak yang tinggi turut berdampak terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program sosial. Salah satunya adalah peningkatan alokasi untuk program pendidikan.

"Kartu Jakarta Pintar di periode ini, di tahun ini kita membagikan 727.622 siswa. Totalnya kurang lebih 1,6 triliun dan ini transparan, terbuka karena semuanya dilakukan melalui perbankan," ungkapnya.

Ia juga menyinggung program beasiswa lanjutan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Jakarta.

Menurutnya, akses pendidikan harus diberikan secara merata, bahkan hingga jenjang tertinggi.

"Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, saya sudah meminta di jajaran pemerintah DKI, saya minta orang yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk bisa sekolah S1, S2, bahkan S3," katanya.

Langkah Pramono tersebut tidak hanya mencerminkan reformasi fiskal, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Jakarta, sebagai pusat perekonomian nasional, memegang peran sentral dalam membentuk sistem perpajakan yang sehat dan adil.

Pemprov DKI telah mendorong digitalisasi sistem perpajakan, salah satunya melalui aplikasi JakPenda.

Sehingga sistem tersebut memungkinkan wajib pajak mengakses informasi, membayar, dan melaporkan kewajiban mereka secara daring- sekaligus memotong birokrasi dan mengurangi potensi pungli.

Kepala Bapenda DKI Jakarta Dina Nurhadi sebelumnya mengungkap bahwa integrasi data wajib pajak dengan Ditjen Pajak Kemenkeu menjadi faktor penting keberhasilan.

"Kami bisa petakan potensi dari sektor restoran, properti, sampai digital economy secara lebih akurat,” jelasnya.

Pajak di Jakarta juga diarahkan sebagai alat untuk redistribusi keadilan sosial.

Dengan meningkatnya penerimaan, program pendidikan dan jaminan sosial lainnya semakin luas menjangkau masyarakat kelas bawah.

Di sisi lain, Pramono menegaskan akan tetap tegas pada para pelanggar. Ia menyatakan kesiapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti KPK dan PPATK dalam mengejar para pengemplang pajak, terutama mereka yang selama ini berlindung di balik kekuasaan.

Masyarakat kini dapat memantau laporan penerimaan dan penggunaan pajak secara terbuka melalui situs resmi Pemprov.

Tidak hanya sekedar itu, warga tak hanya menjadi pembayar, namun juga pengawas anggaran.

“Pajak bukan hanya kewajiban, tapi bentuk partisipasi membangun Jakarta. Kami memungut dengan hati, menyalurkan dengan akal sehat," katanya.