Model pembinaan militer ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirimkan pemuda bermasalah ke barak militer. Namun, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra.
Suara kritis misalnya datang dari sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat. Ia menilai kebijakan mengirim pemuda pelaku tawuran ke barak militer belum tentu efektif menekan angka kasus tawuran di Jakarta. Apalagi kebijakan yang sudah diterapkan di Jawa Barat tersebut juga belum bisa dibuktikan sejauh mana efektivitasnya.
“Kemudian karakteristik masyarakat di Jakarta dan Jawa Barat kan berbeda. Jadi lebih baik Pemerintah Provinsi Jakarta membuat program yang lebih spesifik dan inovatif,” jelas Rakhmat kepada Suara.com, Rabu (18/6/2025).
Menurut Rakhmat tawuran di Jakarta merupakan masalah klasik yang telah berulang kali muncul di tiap periode pemerintahan. Ia menekankan perlunya penanganan yang lebih komprehensif bukan bersifat instan atau represif semata.
Alih-alih mengandalkan pendekatan semi-militer, Rakhmat menyarankan Pemrov Jakarta lebih serius memperluas program pemberdayaan pemuda dan masyarakat berbasis komunitas. Sebab ia menilai banyak remaja atau pemuda di Jakarta terlibat tawuran akibat tidak adanya ruang positif untuk menyalurkan energi dan kebutuhan aktualisasi diri.
“Itulah yang menyebabkan lingkungan-lingkungan tersebut rentan,” katanya.
Berita Terkait
-
Dari Jawa Barat ke Jakarta: Efektifkah Barak Militer Redam Tawuran Pemuda?
-
Pesan Dedi Mulyadi untuk Orang Tua Siswa di Jabar: Bikin Surat Tak Akan Pidanakan Guru
-
Protes Kenaikan Tarif PAM Jaya, PSI Ungkap soal Ada Kesalahan Formil di Kepgub DKI
-
KDM: Pembangunan di Jakarta dan Banten Biang Kerok Penderitaan Warga Parung Panjang
-
Prioritaskan Hibah, Era Ridwan Kamil Tinggalkan Utang BPJS Rp300 Miliar, Dedi Mulyadi Geram
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO