Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menanggapi soal target Gubernur Pramono Anung yang ingin mengerek besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 hingga ke angka Rp100 triliun.
Ia menyatakan optimisme bahwa angka tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil dicapai dalam waktu dekat.
"Sangat mungkin. Saya optimis. Insya allah," ujar Khoirudin kepada wartawan, Kamis (19/6/2026).
Menurut dia, Pemprov DKI memiliki sejumlah instrumen strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Salah satu yang disorot adalah optimalisasi penarikan retribusi parkir serta penataan jaringan utilitas di wilayah Jakarta yang selama ini dinilai belum maksimal.
Tak hanya itu, Khoirudin juga menyinggung potensi besar dari aset milik daerah yang selama ini tidak dimanfaatkan secara produktif.
"Saat ini banyak aset daerah yang belum dikerjasamakan, yang terbengkalai, yang masih tanah kosong. Sangat banyak. Ini kita ingin memanfaatkan untuk kepentingan bisnis dan sebagainya. Kita kerja samakan, pada akhirnya akan menambah pendapatan," jelasnya.
Selain mengandalkan sumber pendapatan dari dalam, Jakarta juga berpeluang mendapatkan kucuran dana lebih besar dari pemerintah pusat.
Khoirudin menyebutkan adanya potensi peningkatan dana bagi hasil, khususnya dari sektor pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat namun menjadi hak daerah.
Baca Juga: Pramono Anung Akan Tambah 5 Rute Baru Transjabodetabek, Hingga ke Cianjur
"Hak provinsi itu, kalau otonominya di tingkat provinsi seperti Jakarta, itu dapat hak 20 persen dari pajak tertentu yang dipungut oleh pemerintah pusat," ungkapnya.
"Nah, 20 persen ini kan kita harus hitung bersama-sama, duduk bersama-sama, disinkronisasi. Berapa sih sebenarnya angka itu? Karena selama ini kan given. Kita enggak ikut menghitung," tambah Khoirudin.
Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa target Rp100 triliun untuk APBD DKI bukan sekadar ambisi kosong.
Dalam forum Jakarta Future Festival yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (15/6), ia menekankan pentingnya peningkatan anggaran tersebut demi mendukung proyek strategis, salah satunya pembangunan giant sea wall.
"APBD Jakarta sekarang ini Rp91 triliun. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa di atas Rp100 triliun. Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend kurang lebih Rp5 triliun untuk Giant Sea Wall," ujar Pramono.
Untuk menyokong mega proyek tanggul laut sepanjang 19 kilometer itu, Pemprov DKI juga akan mencari sumber pendanaan alternatif.
Berita Terkait
-
Jakarta Siapkan 'BPJS Hewan', Subsidi Pengobatan untuk Hewan Peliharaan Warga Kurang Mampu?
-
Dari Jawa Barat ke Jakarta: Efektifkah Barak Militer Redam Tawuran Pemuda?
-
Pramono Janji Pecat Sopir Jaklingko Ugal-ugalan: Kemarin Keluhan Nunggu Lama, Sekarang Nggak
-
Pramono Anung Ultimatum Pengemplang Pajak di Jakarta: Jangan Berlindung di Balik Ketiak Kekuasaan!
-
Pramono Anung Akan Tambah 5 Rute Baru Transjabodetabek, Hingga ke Cianjur
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
-
BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik