Dia bahkan menantang siapa saja untuk menunjukkan bukti solid, sontak menimbulkan amarah publik.
Komnas Perempuan melalui Komisionernya, Daden Sukendar, mengecam keras Fadli Zon.
Daden menegaskan bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) telah mengumpulkan data dan menyatakan pemerkosaan massal benar-benar terjadi.
Bahkan, Presiden BJ Habibie saat itu sudah meminta maaf secara terbuka kepada para korban.
Aktivis perempuan dan kelompok pro-demokrasi '98 juga menyuarakan penolakan keras atas narasi yang dibawa Fadli Zon.
Mereka menuntut agar Fadli dicopot dari jabatannya dan meminta pemerintah tidak melakukan penulisan ulang sejarah secara sepihak.
Anggota DPR seperti Bonnie Triyana dari Komisi X dan Nihayatul Wafiroh dari PKB juga menyampaikan protes.
Mereka menilai penulisan ulang sejarah seharusnya dilakukan secara objektif, bukan untuk membenarkan versi penguasa.
Koalisi Perempuan Indonesia menyebut pernyataan Fadli sebagai upaya manipulatif yang berpotensi menghapus sejarah kekerasan terhadap perempuan.
Baca Juga: Bonnie Triyana: Hentikan Penulisan Ulang Sejarah versi Fadli Zon
Mereka mengingatkan bahwa ada banyak kesaksian langsung dari pendamping korban.
Salah satunya laporan investigatif Tempo edisi Oktober 1998, yang menyatakan korban pemerkosaan sebagian besar adalah perempuan keturunan Tionghoa dan mengalami trauma berat.
Hingga berita ini diturunkan, Komdigi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan permintaan takedown tersebut.
Sementara itu, tekanan publik terhadap pemerintah terus meningkat, terutama di media sosial.
Netizen merasa tindakan membungkam kritik dianggap mencederai demokrasi dan hak atas kebenaran sejarah.
Di sisi lain, gelombang kecaman terus diterima oleh Fadli Zon, beberapa bahkan menuntut jabatannya sebagai menteri dicopot.
Berita Terkait
-
Pernyataan Fadli Zon Soal Mei 98: Mengaburkan Tindakan Asusila yang Terjadi?
-
Badai PHK Industri Pers, Komdigi Mau Bikin Regulasi Baru Atur Media Digital dan Konvensional
-
Dubai Investasi Rp 37 Triliun ke Indonesia, Bangun Pusat Data 12 Hektar di Cikarang
-
Prasejarah Dihapus? Penyusunan Ulang Sejarah Indonesia Mengancam Reputasi Akademik
-
Fadli Zon Sangkal Pemerkosaan Massal: Mengaburkan Nama Besar di Balik Tragedi Mei 98?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD
-
Jerit Konsumen saat Bensin Shell dan BP Langka, Pertamina Jadi Pilihan?
-
Warga Jakarta Siap-siap, PAM Jaya Bakal Gali 100 Titik untuk Jaringan Pipa di 2026
-
Maling Santuy di SMAN 5 Bandung! Wajah Terekam CCTV, Gondol Laptop Saat Siswa Belajar di Lab
-
IPO PAM Jaya, Basri Baco Ingatkan Nasib Bank DKI: Saham Bisa Anjlok, Negara Rugi