Suara.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyatakan bahwa jumlah calon murid Sekolah Rakyat (SR) di wilayah setempat masih belum genap 100 orang, lantaran adanya tiga peserta yang mengajukan pengunduran diri.
"Sebenarnya sudah genap 100 siswa tetapi sekarang menjadi 97 siswa, karena kemarin ada yang mengundurkan diri," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang Donny Sandito di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu.
Donny menyebut bahwa alasan pengunduran tiga pelajar itu salah satunya dikarenakan kendala izin dari orang tua.
"Orang tuanya merasa tidak tega karena berpisah anaknya yang tinggal di asrama," ucapnya.
Pihaknya pun sebenarnya sudah mencoba membujuk kepada orang tua calon pelajar SR agar bisa memberikan izin bagi anaknya untuk menempuh program pendidikan dengan sistem asrama itu.
Namun, pihaknya tak bisa memaksakan kehendak orang tua untuk melepaskan anaknya bersekolah di Sekolah Rakyat yang ditempatkan di Gedung Politeknik Kota Malang (Poltekom) di Jalan Raya Tlogowaru, Kecakatan Kedungkandang.
Selain persoalan izin orang tua, susutnya jumlah pelajar SR di Kota Malang juga dikarenakan adanya salah seorang calon murid yang memilih untuk menempuh pendidikan pesantren.
"Ada juga alasannya itu karena sudah diterima di pondok pesantren terkenal lewat jalur beasiswa," ujarnya.
Para pelajar yang mengundurkan diri itu adalah calon siswa di Sekolah Rakyat untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP).
Baca Juga: Koar-koar Ijazah Palsu, Roy Suryo Ternyata Pendukung Jokowi: Memang Top, Beliau Pintar!
Jumlah di dalam satu rombongan belajar (rombel) pada SR jenjang SMP di Kota Malang, yakni sebanyak 100 siswa.
Ketentuannya adalah dari 100 siswa itu akan dibagi ke dalam empat kelas dengan jumlah masing-masing 25 pelajar.
Ia menyatakan telah meminta kepada jajarannya untuk melakukan pemetaan ulang agar jumlah pelajar SR bisa genap 100 pelajar. Calon siswa Sekolah Rakyat berasal dari desil 1 dan 2 di dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Iya teman-teman masih mengusahakan itu," ujar dia.
Berita Terkait
-
Koar-koar Ijazah Palsu, Roy Suryo Ternyata Pendukung Jokowi: Memang Top, Beliau Pintar!
-
Berseteru saat Pimpin GAM, Prabowo Ungkap Jurus Taklukan Muzakir Manaf: Mantan Musuh Kini Bersatu
-
Hari Ini Jokowi Ultah ke-64, Poster Ucapan Selamat Ini Bikin Publik Syok: Innalillahi
-
Bisa Picu Konflik di Raja Ampat, Senantor Papua: Jangan Adu Domba Kita Cuma Gara-gara Tambang!
-
Fakta IUP Raja Ampat Belum Dicabut, Senator Papua Sentil Bahlil: Mau Dibawa ke Mana Negara Ini?
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Kapan Awal Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2026? Simak Jadwalnya
- Tanah Rakyat Dijual? GNP Yogyakarta Geruduk DPRD DIY, Ungkap Bahaya Prolegnas UUPA
Pilihan
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
-
Akankah Dolar AS Tembus Rp17.000?
-
Dokter Tifa Kena Malu, Kepala SMPN 1 Solo Ungkap Fakta Ijazah Gibran
-
Penyebab Rupiah Loyo Hingga ke Level Rp 16.700 per USD
Terkini
-
Berakhir Tewas usai Dibuang ke Depan Panti Anak Yatim, Pembuang Bayi di Palmerah Diburu Polisi
-
Ada 4.711 Kasus Keracunan MBG, Dasco Minta Aparat Ikut Investigasi
-
Keras Kepala, Ibu Hamil Ini Bikin Emosi Penumpang Pesawat karena Tolak Diperiksa Kesehatan
-
KPK Siap Hadirkan Bobby Nasution di Sidang Kasus Korupsi Jalan Rp 165 Miliar
-
Boni Hargens: Tuduhan Persekusi Calon Kapolri Pilihan Presiden Upaya Adu Domba!
-
Merasa Dituding Dalang Demo Rusuh Agustus, Wanita Ini Polisikan Ferry Irwandi
-
113 Ton Tilapia Dikirim ke AS, Bukti Kualitas Ikan Lokal Mendunia
-
Tubuh, Lingkungan, dan Hak Perempuan Jadi Sorotan Women's March Jakarta 2025
-
Kasus Ribuan Anak Keracunan Program MBG, Wamensesneg: Presiden Prabowo Sudah Tahu
-
Revisi UU BUMN Rampung Dibahas dalam 4 Hari, Menteri Hukum Jelaskan Alasannya