Inkonsistensi Omongan Jokowi soal KKN Disorot Roy Suryo: Banyak yang Tak Cocok

Suara.com - Polemik kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi hingga kini semakin memanas.

Tak hanya ijazahnya yang dipertanyakan, sejumlah pihak kini mulai menyoroti skripsi dan lokasi Kuliah Kerja Nyata atau KKN Jokowi. Terbaru, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Roy Suryo menyinggung ada banyak hal yang tidak cocok tentang KKN yang dilakukan Jokowi.

Hal tersebut dibeberkan Roy Suryo dalam podcast yang tayang di kanal YouTube Deddy Sitorus Official berjudul "Roy Suryo Blak Blakan Telanjangi Kebohongan Jokowi dari Esemka sampai Ijazah Palsu" dan diunggah ulang oleh akun X @PaltiWest.

Menurut Roy Suryo, pernyataan Jokowi tentang garis waktu KKN yang dilakukannya tidak tepat.

"Penjelasan-penjelasan itu yang kemudian nggak cocok, termasuk soal KKN, Kuliah Kerja Nyata. Kan ini juga dalam rangkaian," ucap Roy Suryo kepada Deddy Sitorus.

Host podcast tersebut segera menimpali perihal IPK Jokowi yang di bawah 2. Presiden Republik Indonesia ke-7 itu sebelumnya pernah mengaku bahwa dirinya hanya mendapat IPK kurang dari 2 pada Juni 2013.

Deddy Sitorus menyoroti bahwa umumnya universitas seperti UGM tidak mengizinkan mahasiswa untuk mengikuti KKN jika IPK di bawah 2. Bahkan, sejumlah kampus mensyaratkan IPK minimal 2 untuk herregistrasi dan terancam DO atau drop out jika tidak bisa memenuhi syarat.

"Tiga tahun sudah KKN, padahal IP-nya di bawah dua. Artinya kalau kita pegang omongannya sendiri di bawah dua, ya nggak mungkin tiga tahun (sudah) KKN," kata Deddy Sitorus.

Roy Suryo pun setuju dengan pendapat pemilik podcast tersebut. Pasalnya jika dosen pembimbing Jokowi kala itu bersikap sesuai aturan, maka tak mungkin Jokowi diperbolehkan untuk mengikuti KKN.

Baca Juga: Polemik Perintah Presiden: Akankah Jokowi Bersaksi di Sidang Korupsi Impor Gula?

"Nggak mungkin, mas. Kalau di bawah dua, berarti satu semester dia hanya ngambil 15, 15, 15, nggak boleh lebih 15. Kalau benar dosen pembimbing akademiknya. Maka dia nggak akan mungkin," timpal Roy Suryo.

Lebih lanjut, Roy Suryo juga menilai bahwa banyak pihak yang mempertanyakan perihal aturan tersebut. Ia mengatakan jika Jokowi akhirnya meralat tahun KKN menjadi awal 1985, setelah sebelumnya Bareskrim Polri menyebut bahwa Jokowi melakukan KKN pada 1983.

"Nah, setelah banyak sekali suara 'nggak mungkin', dia meralat bahwa saya KKN tahun 85 awal. Loh kok 85 awal? Dulu kan katanya 83," imbuh Roy Suryo lagi.

Garis waktu tahun 1985 tersebut menimbulkan tanda tanya lainnya, di mana jika Jokowi melakukan KKN dan wisuda di tahun yang sama.

"85 KKN, wisudanya 85 juga?" tanya Deddy Sitorus, diikuti gelak tawa Roy Suryo.

Roy Suryo lantas menyinggung kedatangan Rismon Sianipar ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro untuk mengecek langsung lokasi KKN Jokowi. Namun, orang-orang yang tinggal di kecamatan tersebut pun turut mengatakan jika Jokowi melakukan KKN pada 1983, sesuai keterangan Bareskrim Polri.

"Jadi ketika doktor Rismon ke desa KKN, rupanya desa KKN-nya itu yang ada di Wonosegoro, Boyolali, Desanya Ketoyan, itu rupanya belum di-update. Jadi masih 83, mereka semua itu bersuara 'iya 83, ada orang mirip pakai kacamata, kemudian dibonceng pakai vespa, ngambil gitar'," beber Roy Suryo.

Tak hanya itu, Roy Suryo juga menyoroti unggahan salah satu kader PSI Dian Sandi Utama yang mengklaim memiliki foto KKN Jokowi. Dian Sandi juga meminta Rismon Sianipar dan timnya untuk melakukan uji forensik terhadap foto lawas tersebut.

"Terus yang menarik lagi karena orang kacamata itu, barusan ini ada hubungannya dengan kader PSI. Kader PSI baru-baru ini juga mengunggah sebuah foto KK, yang katanya itu ada Joko Widodo. Saya perhatikan foto KKN, kita disuruh periksa forensiknya, saya tanya pada dia, ini mana yang anda sebutkan? Nggak ada orang berkacamata di situ," pungkas Roy Suryo.