Suara.com - Jakarta dinilai sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dari banjir berulang, konsumsi energi yang tinggi, hingga pembangunan vertikal yang tidak ramah lingkungan, berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya arah baru dalam merancang kota secara menyeluruh.
“Jakarta dari waktu ke waktu terus mengalami banjir akibat sistem drainase yang belum optimal,” ujar Dr. Alyas Widita, pakar perencanaan kota dari Monash University, Indonesia, melansir ANTARA, Jumat (27/6/2025).
Menurutnya, kota yang berketahanan iklim tidak bisa dibangun hanya dengan menambah infrastruktur fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan ruang, iklim, dan manusia secara utuh.
“Masa depan kota Jakarta tidak hanya bergantung pada apa yang kita bangun, tetapi juga bagaimana kita mempertimbangkan seluruh aspek, seperti ruang, iklim dan manusia,” kata dia.
Elemen Penting Menuju Kota Hijau (Green City)
Untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan tahan terhadap dampak krisis iklim, setidaknya ada beberapa aspek utama yang harus dipenuhi:
1. Manajemen Air dan Drainase Cerdas
Sistem drainase yang efektif sangat penting untuk mencegah banjir dan mengelola limpasan air hujan secara berkelanjutan, termasuk melalui konsep sponge city atau kota spons.
2. Gedung Ramah Energi dan Bersertifikat Hijau
Baca Juga: Meski Masuk Sekolah Rakyat, Gubernur Pramono Pastikan Kepemilikan KJP Siswa Tidak Dicabut
Pembangunan vertikal harus mengikuti prinsip efisiensi energi, memanfaatkan pencahayaan alami, ventilasi silang, serta menggunakan material bangunan rendah emisi karbon.
3. Ruang Terbuka Hijau yang Merata
Taman kota, jalur hijau, dan hutan kota membantu menurunkan suhu, memperbaiki kualitas udara, serta mendukung keseimbangan ekosistem dalam wilayah urban.
4. Transportasi Publik dan Perencanaan Terintegrasi (TOD)
“Transit Oriented Development” atau TOD terbukti dapat meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum dan mengurangi polusi dari kendaraan pribadi. "Penambahan 1.000 lapangan kerja di zona TOD mampu meningkatkan sekitar 300 pengguna angkutan umum pada hari kerja."
5. Tata Kelola Partisipatif dan Inklusif
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
- BPJS PBI Tiba-Tiba Nonaktif di 2026? Cek Cara Memperbarui Data Desil DTSEN untuk Reaktivasi
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
KPK Optimis Ekstradisi Paulus Tannos Bakal Lancar, Meski Butuh Waktu Lama
-
Eks Teknisi Bobol Kabel Penangkal Petir 46 SPBU Shell, 7 Tersangka Ditangkap Kerugian Capai Rp1 M
-
Jakarta Tak Pernah Selesai dengan Macet, Pengamat: Kesalahan Struktur Ruang Kota
-
KPK Ungkap Modus Baru Gratifikasi Hakim PN Depok, Rp 2,5 Miliar Disamarkan Lewat Money Changer
-
Akhir Damai Kasus Oknum TNI Aniaya Driver Ojol di Kembangan, Hasan: Pelaku Sudah Minta Maaf
-
Diperiksa Polisi Besok: Pelaku Penganiayaan Gegara Drum di Cengkareng Bakal Hadir?
-
DPD RI Konsultasi dengan Menko Polkam, Dorong Kebijakan Nasional Berbasis Aspirasi Daerah
-
Antisipasi Manusia Gerobak Jelang Ramadan, Pemprov DKI Gencar 'Bersih-Bersih' PPKS
-
Menjaga Detak Masa Lalu: Kisah Kesetiaan di Balik Kios Pasar Antik Jalan Surabaya Menteng
-
Kemensos Fokus Salurkan Stimulus Bansos bagi Masyarakat Rentan Menyambut Ramadan