Suara.com - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari 60 kepala negara dan pemerintahan berkumpul membahas satu isu yang selama ini kerap dilupakan: laut.
KTT Kelautan PBB diadakan di Nice, Prancis Selatan, pada pertengahan Juni 2025, dan dinilai sebagai tonggak penting dalam perjuangan melindungi samudra dunia dari kerusakan permanen.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut forum ini sebagai “momen yang menentukan” bagi masa depan laut.
“Belum pernah sebelumnya pemimpin dunia berkumpul sebanyak ini untuk membicarakan laut,” ujarnya dalam sambutan pembuka, melansir Guardian, Sabtu (28/6/2025).
Langkah Besar: Perjanjian Laut Lepas Segera Berlaku
Salah satu hasil utama dari KTT ini adalah semakin dekatnya implementasi Perjanjian Laut Lepas, sebuah kerangka hukum global yang akan memungkinkan pembentukan kawasan konservasi di wilayah laut internasional.
Perjanjian yang telah dinegosiasikan selama lebih dari dua dekade ini ditargetkan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Jika berhasil, ini menjadi alat hukum pertama untuk membantu mencapai target ambisius: melindungi 30% wilayah laut dunia pada 2030 (target 30x30).
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyebut laju kemajuan ini sebagai "rekor" dan menambahkan bahwa momentum perlindungan laut kini lebih kuat dibanding sebelumnya.
Baca Juga: Menuju Dunia Kerja yang Lebih Hijau: 10 Keterampilan untuk Masa Depan Berkelanjutan
Sorotan: Tekanan Terhadap Penangkapan Ikan Merusak
Praktik penangkapan ikan destruktif seperti bottom trawling (penyeretan jaring besar ke dasar laut) menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam konferensi. Negara-negara Pasifik telah lebih dulu melarang praktik ini di wilayah mereka, dan kini menyerukan agar negara-negara lain mengikuti jejak tersebut.
Namun Prancis, tuan rumah KTT, mendapat kritik karena belum melarang secara penuh praktik ini di kawasan lindungnya. Alexandra Cousteau, cucu tokoh konservasi laut Jacques Cousteau, menyebut janji Prancis hanya berupa "kata-kata kosong".
“Ini saatnya Prancis memimpin, tapi mereka justru melewatkan kesempatan itu,” ujar Alexandra, yang kini menjadi penasihat organisasi kelautan internasional Oceana.
Upaya Nyata dan Dukungan Simbolis
Meski ada kritik, KTT ini tetap menghadirkan sejumlah kabar baik:
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu