Suara.com - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari 60 kepala negara dan pemerintahan berkumpul membahas satu isu yang selama ini kerap dilupakan: laut.
KTT Kelautan PBB diadakan di Nice, Prancis Selatan, pada pertengahan Juni 2025, dan dinilai sebagai tonggak penting dalam perjuangan melindungi samudra dunia dari kerusakan permanen.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut forum ini sebagai “momen yang menentukan” bagi masa depan laut.
“Belum pernah sebelumnya pemimpin dunia berkumpul sebanyak ini untuk membicarakan laut,” ujarnya dalam sambutan pembuka, melansir Guardian, Sabtu (28/6/2025).
Langkah Besar: Perjanjian Laut Lepas Segera Berlaku
Salah satu hasil utama dari KTT ini adalah semakin dekatnya implementasi Perjanjian Laut Lepas, sebuah kerangka hukum global yang akan memungkinkan pembentukan kawasan konservasi di wilayah laut internasional.
Perjanjian yang telah dinegosiasikan selama lebih dari dua dekade ini ditargetkan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Jika berhasil, ini menjadi alat hukum pertama untuk membantu mencapai target ambisius: melindungi 30% wilayah laut dunia pada 2030 (target 30x30).
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyebut laju kemajuan ini sebagai "rekor" dan menambahkan bahwa momentum perlindungan laut kini lebih kuat dibanding sebelumnya.
Baca Juga: Menuju Dunia Kerja yang Lebih Hijau: 10 Keterampilan untuk Masa Depan Berkelanjutan
Sorotan: Tekanan Terhadap Penangkapan Ikan Merusak
Praktik penangkapan ikan destruktif seperti bottom trawling (penyeretan jaring besar ke dasar laut) menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam konferensi. Negara-negara Pasifik telah lebih dulu melarang praktik ini di wilayah mereka, dan kini menyerukan agar negara-negara lain mengikuti jejak tersebut.
Namun Prancis, tuan rumah KTT, mendapat kritik karena belum melarang secara penuh praktik ini di kawasan lindungnya. Alexandra Cousteau, cucu tokoh konservasi laut Jacques Cousteau, menyebut janji Prancis hanya berupa "kata-kata kosong".
“Ini saatnya Prancis memimpin, tapi mereka justru melewatkan kesempatan itu,” ujar Alexandra, yang kini menjadi penasihat organisasi kelautan internasional Oceana.
Upaya Nyata dan Dukungan Simbolis
Meski ada kritik, KTT ini tetap menghadirkan sejumlah kabar baik:
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Demo di Istana Siang Ini! Mahasiswa UBK Bawa 6 Tuntutan: Stop MBG hingga Tolak Militerisme
-
AS dan Iran Sepakati Gencatan Senjata, Donald Trump: Biarkan Minyak Mengalir!
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan