Suara.com - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari 60 kepala negara dan pemerintahan berkumpul membahas satu isu yang selama ini kerap dilupakan: laut.
KTT Kelautan PBB diadakan di Nice, Prancis Selatan, pada pertengahan Juni 2025, dan dinilai sebagai tonggak penting dalam perjuangan melindungi samudra dunia dari kerusakan permanen.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut forum ini sebagai “momen yang menentukan” bagi masa depan laut.
“Belum pernah sebelumnya pemimpin dunia berkumpul sebanyak ini untuk membicarakan laut,” ujarnya dalam sambutan pembuka, melansir Guardian, Sabtu (28/6/2025).
Langkah Besar: Perjanjian Laut Lepas Segera Berlaku
Salah satu hasil utama dari KTT ini adalah semakin dekatnya implementasi Perjanjian Laut Lepas, sebuah kerangka hukum global yang akan memungkinkan pembentukan kawasan konservasi di wilayah laut internasional.
Perjanjian yang telah dinegosiasikan selama lebih dari dua dekade ini ditargetkan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Jika berhasil, ini menjadi alat hukum pertama untuk membantu mencapai target ambisius: melindungi 30% wilayah laut dunia pada 2030 (target 30x30).
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyebut laju kemajuan ini sebagai "rekor" dan menambahkan bahwa momentum perlindungan laut kini lebih kuat dibanding sebelumnya.
Baca Juga: Menuju Dunia Kerja yang Lebih Hijau: 10 Keterampilan untuk Masa Depan Berkelanjutan
Sorotan: Tekanan Terhadap Penangkapan Ikan Merusak
Praktik penangkapan ikan destruktif seperti bottom trawling (penyeretan jaring besar ke dasar laut) menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam konferensi. Negara-negara Pasifik telah lebih dulu melarang praktik ini di wilayah mereka, dan kini menyerukan agar negara-negara lain mengikuti jejak tersebut.
Namun Prancis, tuan rumah KTT, mendapat kritik karena belum melarang secara penuh praktik ini di kawasan lindungnya. Alexandra Cousteau, cucu tokoh konservasi laut Jacques Cousteau, menyebut janji Prancis hanya berupa "kata-kata kosong".
“Ini saatnya Prancis memimpin, tapi mereka justru melewatkan kesempatan itu,” ujar Alexandra, yang kini menjadi penasihat organisasi kelautan internasional Oceana.
Upaya Nyata dan Dukungan Simbolis
Meski ada kritik, KTT ini tetap menghadirkan sejumlah kabar baik:
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Kejati Banten Siap Jadi Mediator Polemik Penutupan Jalan Puspitek Serpong
-
HUT ke-80 TNI, Dasco: TNI Profesional dan Berkarakter Rakyat Jaminan Demokrasi
-
Finalisasi Perpres Tata Kelola MBG, Istana Pastikan Rampung Minggu Ini
-
Pengunjung HUT ke-80 TNI di Monas Membludak, Transjakarta Tambah 150 Armada
-
Penampakan Mobil Pengasuh Ponpes Al Khoziny usai Tertimpa Musala Roboh, Harganya Rp1 M?
-
DNA Dikirim ke Jakarta, Tim DVI Kerja Maraton Identifikasi 6 Jenazah Korban Ponpes Al Khoziny
-
Siapa Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem, Doktor Harvard dan Aktivis '66, Turun Gunung ke Pengadilan
-
Buka SPEKIX 2025, Mendagri: Ruang Merayakan Keberanian dan Kreativitas Anak Istimewa
-
Siapa Pengasuh Ponpes Al Khoziny? Publik Ramai-Ramai Tuntut Tanggung Jawab
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny, Prabowo Perintahkan Audit Total Bangunan Pesantren Se-Indonesia