Suara.com - Kementerian Perumahan Umum (PU) akan mulai membangun gedung baru Sekolah Rakyat pada September 2025. Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan kalau satu lokasi Sekolah Rakyat akan membutuhkan biaya Rp200 miliar.
"Satu lokasi Rp200-an miliar untuk 100 sekolah," kata Dody usai mengunjungi salah satu bangunan Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Handayani, Jakarta, Minggu (29/6/2025).
Nominal itu, kata Dody, sudah termasuk dengan perlengkapan isi sekolah. Biaya ratusan miliar itu dibutuhkan mengingat Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan cukup luas. Dengan biaya Rp200 miliar untuk 100 lokasi, sehingga negara membutuhkan kurang lebih Rp20 triliuan.
"Itu minimum sekitar 6 hektare dan menampung seribu siswa untuk SD, SMP, SMA. Ada asrama guru, sarana penunjang lain, seperti lapangan olahraga, lapangan upacara, asrama murid, lengkap itu," ujarnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat baru akan dimulai pada September 2025 dan ditargetkan selesai pada Juni 2026. Sehingga harapannya bisa digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027.
Dody menyebutkan kalau kementeriannya memastikan tanah yang akan dibangun bukan lahan sengketa. Setiap pemerintah daerah yang mengajukan lahan untuk Sekolah Rakyat harus memastikan Surat Hak Milik (SHM) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak ada masalah.
"Jadi yang kita terima, suratnya harus semua sudah beres. SHM, IMB harus clear, bukan area hutan, dan itu benar-benar clear. Baru bisa kita terima. Kelerengan lahan itu ada maksimum berapa derajat, supaya kita cut-cut landfill-nya enggak terlalu tajam," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan biaya sekitar Rp1,2 triliun untuk merenovasi 100 Sekolah Rakyat rintisan yang menggunakan aset-aset gedung milik Kementerian Sosial. Renovasi gedung rintisan itu yang akan segera digunakan untuk memulai program Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2025.
Baca Juga: Imbas Isu Pemakzulan, Rocky Gerung: Gibran dan Jokowi Diolok-olok Anak SD
Berita Terkait
-
Imbas Isu Pemakzulan, Rocky Gerung: Gibran dan Jokowi Diolok-olok Anak SD
-
Tak Layak jadi Ban Serep Prabowo, Ikrar Nusa Bhakti Bongkar Ketidakbecusan Gibran Jabat Wapres
-
Soal Surat Tolak Pemakzulan di DPR, Rocky Gerung Santai Muncul Kubu Pembela Gibran, Apa Katanya?
-
Gibran Dicap Kader Tak Bermutu, Rocky Gerung Sebut Pemakzulan di DPR Bisa Ungkap 'Borok' Jokowi
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut