Soal Surat Tolak Pemakzulan di DPR, Rocky Gerung Santai Muncul Kubu Pembela Gibran, Apa Katanya?

Suara.com - Pengamat politik, Rocky Gerung menganggap wajar adanya pihak yang membela Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka di tengah gempuran upaya pemakzulan. Hal itu disampaikan Rocky Gerung menanggapi surat tandingan yang juga dikirim ke DPR berisi penolakan pemakzulan terhadap Gibran.

Terkait adanya surat tandingan itu, Rocky dalam siniar yang tayang di akun Youtube-nya pada Sabtu (28/6/2025) turut menyinggung soal kubu kawan dan lawan dalam berpolitik.

"Ya saya mengerti bahwa para pembela Pak Gibran bahkan ada yang memakai slogan 'Ini Gibranku' dan pembelaan-pembelaan yang diajukan untuk menghalangi pemakzulan Gibran itu ya masuk akal juga. Karena tetap dalam politik selalu ada hubungan antara friends enemy itu, antara siapa yang musuh siapa yang kawan," ujar Rocky Gerung dalam siniar tersebut dilihat Suara.com pada Minggu (29/6/2025).

Di tengah adanya pro-kontra soal pemakzulan terhadap Gibran, Rocky Gerung justru menyinggung soal etika dalam lingkup ketatanegaraan. Dalam masalah ini, Rocky secara terang-terangan menyinggung nama mantan Presiden Jokowi karena dianggap orang yang bertanggungjawab.

"Tapi sekali lagi persoalan ketatanegaraan kita dimulai dari keinginan Presiden Jokowi untuk memandatkan dirinya pada anaknya, kan itu yang jadi soal," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rocky juga menyinggung kapabilitas Gibran sebagai wapres dari kalangan muda. Menurutnya, sosok Gibran pun tidak bisa menjadi representasi anak-anak muda sehingga menuai adanya kekecewaan dari kalangan milenial.

"Tetapi ada yang tidak bisa kita lihat dengan panca indra itu batin yang luka dari netizen, dari anak-anak muda milenial yang merasa bahwa 'masak hanya segitu kapasitas yang menyatakan diri sebagai wakil dari anak muda?' Kami tidak ingin akal, pikiran kami, masa depan kami diwakili oleh saudara Gibran," beber Rocky.

"Itu yang kita dengar sebagai rasa batin yang luka dari mereka ya terutama batin kaum milenial yang merasa kenapa Indonesia tidak punya kapasitas untuk menghasilkan pemimpin yang telah diuji bukan yang disodorkan untuk dipaksa menjadi landasan kepentingan dari Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi sesuatu yang legal itu belum tentu legitimed dan legitimasi itu yang merosot terus-menerus," sambungnya.

Drama Surat Tandingan Pemakzulan Gibran

Baca Juga: Gibran Dicap Kader Tak Bermutu, Rocky Gerung Sebut Pemakzulan di DPR Bisa Ungkap 'Borok' Jokowi

Drama politik seputar usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru yang semakin rumit. Di saat surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) yang menuntut Gibran dimakzulkan seolah lenyap ditelan kebisuan Senayan, terungkap adanya surat tandingan yang isinya justru berlawanan: meminta Gibran tidak dimakzulkan.

Informasi mengenai "perang surat" di antara kelompok yang sama-sama mengatasnamakan purnawirawan ini dibenarkan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Saat dikonfirmasi mengenai adanya surat lain yang membela Gibran, jawabannya singkat dan tegas.

"Iya betul (ada surat lain masuk selain surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI)," kata Indra kepada Suara.com, Rabu (25/6/2025).

Namun, Indra memilih bungkam saat ditanya lebih lanjut mengenai detail isi dan siapa pengirim surat tandingan tersebut, menambah tebal selubung misteri yang menyelimuti manuver ini.

Sikap hati-hati juga ditunjukkan oleh pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menggunakan adanya banyak surat dari berbagai kelompok purnawirawan sebagai alasan mengapa parlemen tidak bisa gegabah.

"Jadi begini kami juga mendapatkan surat dari juga itu forum purnawirawan juga beberapa surat yang mengatasnamakan purnawirawan kan banyak," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

"Jadi kita mesti sikapi hati hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum ada hal yang diambil DPR," sambungnya.

Anehnya, meski isu ini sudah menjadi sorotan publik, para pimpinan DPR kompak mengaku belum melihat wujud fisik surat usulan pemakzulan yang pertama.

Ketua DPR RI Puan Maharani, usai memimpin sidang paripurna yang sama sekali tidak menyinggung surat tersebut, memberikan jawaban serupa.

"Belum lihat, ini baru masuk masa sidang," kata Puan singkat.