Suara.com - Pengamat kebijakan publik dan Eks Sekretaris BUMN, Said Didu, yang dikenal sebagai salah satu suara kritis di panggung politik Indonesia, secara tegas menyuarakan urgensi perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahan mendatang.
Dalam sebuah diskusi di podcast Deddy Corbuzier, Said Didu memaparkan pandangannya bahwa pergantian menteri bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah kebutuhan krusial untuk memastikan arah kebijakan negara sejalan dengan visi dan misi Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Menurut Said Didu, reshuffle kabinet adalah langkah fundamental untuk "perbaikan dan agar Presiden dapat menentukan orang-orang yang sejalan dengan visi dan misinya."
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kohesi dalam tim pemerintahan, di mana setiap anggota kabinet harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap tujuan-tujuan besar negara.
Tanpa keselarasan ini, ia khawatir, implementasi kebijakan akan berjalan pincang dan tidak efektif dalam mencapai cita-cita yang telah digariskan.
Lebih lanjut, Said Didu tidak ragu untuk menyebutkan nama-nama yang menurutnya sudah selayaknya diganti dalam reshuffle mendatang. Ia secara spesifik menyoroti beberapa figur, antara lain "Erik Thohir, Airlangga Hartarto, dan Bahlil."
Alasan di balik rekomendasi ini cukup gamblang: Said Didu menilai mereka "dianggap tidak memikirkan rakyat dan menyimpang dari visi Prabowo."
Ini adalah tudingan serius yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi publik dan kinerja individu-individu tersebut di mata Said Didu.
Baginya, posisi strategis dalam kabinet seharusnya diisi oleh figur-figur yang benar-benar berdedikasi pada kepentingan rakyat dan mampu menerjemahkan visi presiden menjadi kebijakan nyata.
Baca Juga: Bisik-Bisik Prabowo dan Dasco Sebelum Terbang ke Arab Saudi: Apa yang Dibicarakan?
Selain itu, Said Didu juga menyoroti sosok "Budi Arie" yang menurutnya perlu diganti. Ia beralasan bahwa pergantian Budi Arie diperlukan "agar rakyat yakin dengan komitmen Prabowo."
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Said Didu melihat adanya resistensi atau keraguan di kalangan masyarakat terhadap komitmen Prabowo, dan salah satu cara untuk membangun kembali kepercayaan tersebut adalah dengan mengganti figur-figur yang dianggap bermasalah atau kontroversial.
Isu kepercayaan publik ini menjadi sangat vital, mengingat legitimasi pemerintahan sangat bergantung pada dukungan dan keyakinan rakyat terhadap pemimpinnya.
Dalam konteks visinya untuk kepemimpinan Prabowo, Said Didu menjelaskan bahwa Prabowo memiliki tiga fokus utama yang harus dipegang teguh.
Pertama, "mengatasi kemiskinan di tengah kekayaan negara," khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan isu korupsi.
Kedua, "mengembalikan ekonomi yang dikuasai oligarki kepada rakyat," sebuah poin krusial yang menyoroti dominasi kelompok-kelompok tertentu dalam struktur ekonomi negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar