Suara.com - Pengamat kebijakan publik dan Eks Sekretaris BUMN, Said Didu, yang dikenal sebagai salah satu suara kritis di panggung politik Indonesia, secara tegas menyuarakan urgensi perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahan mendatang.
Dalam sebuah diskusi di podcast Deddy Corbuzier, Said Didu memaparkan pandangannya bahwa pergantian menteri bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah kebutuhan krusial untuk memastikan arah kebijakan negara sejalan dengan visi dan misi Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Menurut Said Didu, reshuffle kabinet adalah langkah fundamental untuk "perbaikan dan agar Presiden dapat menentukan orang-orang yang sejalan dengan visi dan misinya."
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kohesi dalam tim pemerintahan, di mana setiap anggota kabinet harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap tujuan-tujuan besar negara.
Tanpa keselarasan ini, ia khawatir, implementasi kebijakan akan berjalan pincang dan tidak efektif dalam mencapai cita-cita yang telah digariskan.
Lebih lanjut, Said Didu tidak ragu untuk menyebutkan nama-nama yang menurutnya sudah selayaknya diganti dalam reshuffle mendatang. Ia secara spesifik menyoroti beberapa figur, antara lain "Erik Thohir, Airlangga Hartarto, dan Bahlil."
Alasan di balik rekomendasi ini cukup gamblang: Said Didu menilai mereka "dianggap tidak memikirkan rakyat dan menyimpang dari visi Prabowo."
Ini adalah tudingan serius yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi publik dan kinerja individu-individu tersebut di mata Said Didu.
Baginya, posisi strategis dalam kabinet seharusnya diisi oleh figur-figur yang benar-benar berdedikasi pada kepentingan rakyat dan mampu menerjemahkan visi presiden menjadi kebijakan nyata.
Baca Juga: Bisik-Bisik Prabowo dan Dasco Sebelum Terbang ke Arab Saudi: Apa yang Dibicarakan?
Selain itu, Said Didu juga menyoroti sosok "Budi Arie" yang menurutnya perlu diganti. Ia beralasan bahwa pergantian Budi Arie diperlukan "agar rakyat yakin dengan komitmen Prabowo."
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Said Didu melihat adanya resistensi atau keraguan di kalangan masyarakat terhadap komitmen Prabowo, dan salah satu cara untuk membangun kembali kepercayaan tersebut adalah dengan mengganti figur-figur yang dianggap bermasalah atau kontroversial.
Isu kepercayaan publik ini menjadi sangat vital, mengingat legitimasi pemerintahan sangat bergantung pada dukungan dan keyakinan rakyat terhadap pemimpinnya.
Dalam konteks visinya untuk kepemimpinan Prabowo, Said Didu menjelaskan bahwa Prabowo memiliki tiga fokus utama yang harus dipegang teguh.
Pertama, "mengatasi kemiskinan di tengah kekayaan negara," khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan isu korupsi.
Kedua, "mengembalikan ekonomi yang dikuasai oligarki kepada rakyat," sebuah poin krusial yang menyoroti dominasi kelompok-kelompok tertentu dalam struktur ekonomi negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line