Usulan Pemakzulan Gibran Jalan di Tempat, Bivitri Susanti: Lucu, DPR Langgar Aturan Mereka Sendiri

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti alias Bibip memberikan kritik menohok atas sikap DPR RI yang belum juga merespons soal surat usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Lantaran dianggap masuk angin, Bivitri pun menyebut jika drama isu pemakzulan Gibran yang kini bergulir di DPR bak dagelan.

Dalam siniar yang tayang di akun Youtube, Abraham Samad SPEAK UP pada Rabu (3/7/2025), Bivitri awalnya merasa aneh dengan sikap DPR yang cenderung lambat menyikapi surat usulan pemakzulan terhadap Gibran.

"Pertama tatib (tata tertib) itu kan sebenarnya baik ya niatnya karena memang mereka ini wakil rakyat. Jadi siapa pun yang mengirim surat mau jenderal kek mau tukang bakso kek siapa saja ya harus ditidaklanjuti," ujar Bibip dalam siniar yang dilihat pada Kamis (3/7/2025).

Dosen di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera itu bahkan menganggap jika DPR telah melanggar aturan yang dibuat oleh mereka sendiri.

"Dan yang lucu adalah menurut saya kenapa ini kan aturan main yang mereka buat sendiri nih, Tata tertib kan mereka buat sendiri dan sekarang mereka langgar sendiri. Jadi buat saya ini memang dagelan betul ya," ujarnya.

Dalam siniar itu, Bibip juga mengungkit alasan pimpinan DPR belum membahas soal usulan pemakzulan Gibran karena belum menerima surat yang dibuat oleh dari para purnawiran TNI itu. Padahal, menurut Bibip isu pemakzulan Gibran telah menjadi sorotan publik karena surat usulan dari para purnawiran TNI itu sudah viral di media sosial.

"Dan kita juga kalau tadi dikatakan kok dibilangnya dia belum baca karena belum nyampai di meja. Ya Akal sehat aja ya, semua sudah tahu se-Indonesia. Saya ingat pembicaraan seperti ini juga bukan yang pertama, sudah beberapa minggu yang lalu sudah dibahas karena suratnya sudah terbuka," ujarnya.

Lantaran banyaknya alasan, Bibip pun memberikan kritik menohok kepada pimpinan DPR karena dianggap lelet untuk menanggapi aspirasi publik, dalam hal ini terkait usulan terkait pemakzulan terhadap Gibran.

"Jadi kalau dia berlindung di balik belum sampai ke meja dia apa sih susahnya untuk minta, coba lihat orang ini sudah menyebar di mana-mana. Bahkan ditayangkan di media sosial di banyak WhatsApp Group (WAG). Jadi menganggap kita semua ini bodoh gitu ya menganggap bisa menerima alasan seperti ini," ujarnya.

Baca Juga: DPR Disebut Mati Kutu Hadapi Usulan Pemakzulan Gibran, Prabowo-Jokowi Saling Sandera?

"Tapi memang poin di tata tertib itu harus ditindaklanjuti, karena itu tadi idenya adalah nih wakil rakyat. Kalau rakyat ada yang mengirim surat entah jenderal entah tukang bakso harus dibalas. Nah jadi harusnya memang dia agendakan," sambungnya.

Alasan Puan Belum Terima Surat Usulan Pemakzulan Gibran

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum menerima surat dari para purnawirawan TNI terkait usulan pemakzulan terhadap Gibran. 

"Surat belum kami terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (1/7/2025). 

Puan beralasan, kemungkinan surat yang masuk ke DPR masih menumpuk. Kendati begitu, bila surat tersebut sudah ada di meja Pimpinan DPR, pihaknya akan mempelajari sesuai mekanisme yang berlaku.

"Masih banyak surat yang menumpuk namun nanti kalau sudah diterima tentu saja akan dibaca dan kami akan proses sesuai dengan mekanismenya," ujarnya.

Puan menyampaikan akan berkoordinasi dengan MPR dan DPD terkait surat dari Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran.

"Jadi kami lihat dulu bagaimana dan seperti apa, apakah MPR dan DPD sudah berkoordinasi dengan pemerintah," ujarnya.

Ancam Duduki MPR/DPR

Terkait itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengancam akan menduduki Gedung MPR/DPR RI, jika surat usulan pemakzulan Gibran yang mereka layangkan tidak juga digubris oleh parlemen. Pesan ancaman itu disampaikan Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto pada konferensi pers yang mereka gelar di Jakarta, Rabu 2 Juli 2025.

"Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi, selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR, Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan," tegas Slamet.

Surat pemakzulan Gibran dikirimkan Forum Purnawirawan TNI ke DPR-MPR pada 2 Juni lalu. Para purnawirawan TNI merasa sampai saat ini surat tersebut tak kunjung ditanggapi wakil rakyat di Senayan.

"Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan, tapi mereka kelihatannya enggak sopan, enggak dijawab. Oleh karena itu kita enggak perlu menunggu lagi, kalau perlu kita selesaikan secara jantan," kata Slamet.

Slamet menyebut bahwa situasi Indonesia sudah berada di ujung tanduk. Untuk itu dia merasa penting bagi mereka segera bergerak. Dalam konferensi pers tersebut, Slamet mengajak seluruh purnawirawan yang hadir untuk berjuang bersama.

"Nah oleh karena itu, supaya kita menyatu, maka saya minta yang ada di sini, betul-betul mau enggak berjuang?," kata Slamet yang dijawab "Mau" oleh para hadirin.