Suara.com - Ustaz Erwandi Tarmizi mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia memfatwakan bahwa ibadah haji tidak lagi wajib bagi umat Islam di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Ustaz Erwandi Tarmizi saat mengisi kajian yang dikutip dari Youtube Kajian Sunnah.
"Anda yang tidak mendapatkan antrean, atau mendapat antrean 50 tahun lagi sama dengan tidak, maka tidak ada kewajiban bagi orang Indonesia kondisi sekarang tidak ada wajib haji bagi mereka kalau mereka mau mendaftar sekarang," ujarnya.
Ustaz Erwandi mengaku pernah menanyakan langsung kasus seperti ini ke teman dekatnya yang merupakan konsultan syariah di Bank Rajhi, Arab Saudi.
Menurut Erwandi, temannya itu sudah menanyakan ke beberapa masyaikh mengenai kondisi seperti itu dan jawabannya tidak ada kewajiban haji di daerah yang seperti itu.
"Tidak ada kewajiban. Jelas? Kalau tidak ada kewajiban anda tenang kan ya. Jadi ngapain kucing-kucingan tadi pakai visa ziaroh, ga ada kewajiban," ujarnya.
Mengenai siapa yang akan menanggung dosa terkait haji, Ustaz Erwandi mengatakan adalah pihak yang merusak sistem haji yaitu negara melalui bank syariah.
Menurutnya, bank syariah membuat sistem dana talangan haji sehingga semuanya berebut dengan cara berhutang riba.
"Dana talangan haji murni riba. Pinjaman bertambah dengan jasa, jasanya ga tahu jasa apa, jasa dia minjamkan uang kepada anda itu murni riba. dan riba pasti berdampak pada kerusakan sistemik," ucap dia lagi.
Baca Juga: Polemik Haji Furoda, Ustaz Erwandi: Ini Judi Bentuk Baru
Ia mencontohkan kerusakan riba paling parah adalah macet di Indonesia tidak pernah selesai. Kata Ustaz Erwandi, anda cuma ngasih KTP, motor bisa dibawa. Bayar Rp 5 juta mobil bisa dibawa sementara jalanan ga pernah bertambah-tambah.
Lalu sekarang dipindahkan riba ke sistem haji hingga membuat sistemik haji hancur. Ustaz Erwandi lalu bercerita mengenai mertuanya yang naik haji di tahun 2000 ketika belum ada dana talangan haji. Mertuanya membayar tunai biaya haji sebulan sebelum keberangkatan ke tanah suci.
"Setelah adanya riba sistemik bernama syariah dilakukan bank syariah maka terjadi kehancuran di muka bumi Indonesia. Bagaimana cara mengurainya? Itu dosa mereka-mereka yang menyelesaikan," jelas Erwandi.
Bahkan kata dia haji melalui ONH Plus dengan masa tunggu mencapai tujuh tahun pun tidak ada kewajiban atasnya.
"Dana (haji) uda terkumpul diputar dengan riba, diputar dengan dosa, digunakan infrastruktur, ribut lagi negara. Dia akan merusak terus berefek domino," ujar Erwandi.
Ia menyoroti ketidakjelasan akad dalam sistem haji Indonesia. Menurutnya dalam akad salam, memang bayar cash di depan lebih murah tapi pasti mau berangkat.
Sementara di Indonesia sudah bayar tapi belum jelas kapan keberangkatannya. Ia mengatakan pernah menugaskan mahasiswanya membahas akad keberangkatan haji lewat negara.
Hasilnya pihak Kementerian Agama sendiri pun tidak mengerti akadnya apa akad salam, jual beli jasa atau apa.
"Kesimpulan saya dalam bimbingan saya, ini adalah perjudian. Akad yang batil. Bikin rekomendasi biar diperbaiki. Anda sudah bayar cash, itu bayar kuota, kalau bayar kuota akad salamnya batil karena akad salam itu harus cash tidak ada kuota-kuota tidak ada DP. karena dampaknya seperti tadi. Orang sudah bayar, uangnya sudah dipakai sudah berkembang, sudah banyak untungnya oleh penerima uang, dia nya ga dapat apa-apa. Uangnya kembali tanpa pertambahan," beber dia.
"Yang belum daftar, tidak ada kewajiban haji. Yang sudah daftar antre 15 tahunan tarik lagi saja. Tidak ada kewajiban. Umrah ramadan paling aman, pahalanya sama dengan berhaji bersama Rasulullah SAW," ujar Erwandi.
Sementara bagi orang yang sudah berangkat haji menurutnya mereka tidak punya pilihan karena tidak bisa ibadah haji tanpa pemerintah.
"Anda tidak mampu dan tidak tahu juga bahwa konsep akadnya batil semoga Allah ampuni dan hajinya sah," kata Ustaz Erwandi.
Berita Terkait
-
Polemik Haji Furoda, Ustaz Erwandi: Ini Judi Bentuk Baru
-
Operasional Haji di Mekkah Resmi Ditutup, Layanan Dialihkan ke Madinah
-
Silsilah Keluarga Ustaz Khalid Basalamah, Dai Kondang yang Diperiksa KPK Kasus Kuota Haji
-
Angka Kematian Jemaah Haji Indonesia Jadi Sorotan Arab Saudi, Ada Apa dengan Istitha'ah?
-
Eks Pimpinan KPK: Ustaz Khalid Basalamah Dijadikan Alat Bukti untuk Jerat Calon Tersangka
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
Terkini
-
BNI Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan Pemanfaatan AI
-
Revisi UU Pemilu: Momen Krusial Perkuat Demokrasi atau Justru Merusaknya? Ini Kata Pengamat!
-
Soal Dugaan Kebocoran Anggaran Haji Rp 5 Triliun, Gus Irfan: Itu Masih Potensi
-
BRUK! Lansia Jatuh dari Lantai 30 Apartemen di Pademangan Jakut, Tubuhnya Timpa Mobil
-
Tinjau Pesantren Al-Khoziny, Cak Imin Minta Pembangunan Gedung Tanpa Ahlinya Harus Dihentikan
-
Menteri Haji dan Umroh 'Setor' 200 Nama Calon Pejabat ke KPK Sebelum Dilantik: Untuk Ditracking
-
Hotman Paris Minta Nadiem Makarim Dibebaskan: Penetapan Tersangka Kasus Laptop Dinilai Cacat Hukum
-
Menteri Haji dan Umrah Serahkan 200 Nama Calon Pejabat ke KPK, Ada Apa?
-
Menkum Sahkan Kubu Mardiono Dinilai Redam Dualisme PPP: Ibarat Sepak Bola, 90 Menit Selesai!
-
Tragedi Maut Al Khoziny: Kemenag Janji Rombak Aturan, Standar Bangunan Pesantren Segera Ditetapkan