Suara.com - Proses pemilihan calon Duta Besar Republik Indonesia untuk 24 negara sahabat memasuki babak krusial di parlemen, namun prosesnya yang tertutup rapat memicu tanda tanya publik. Menjawab hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kerahasiaan tersebut adalah bagian dari prosedur, bukan untuk menyembunyikan sesuatu.
Puan meminta publik tidak salah paham terhadap mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon duta besar yang digelar secara tertutup oleh Komisi I DPR.
"Bukan kami rahasiakan, tapi tata tertibnya memang seperti itu," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir Antara, Kamis (3/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa alur pembahasan sudah diatur dalam tata tertib DPR, di mana nama-nama calon tidak diumumkan secara terbuka di awal proses.
"Jadi bukannya ini dirahasia-rahasiain, aturannya memang tadi juga dalam paripurna, saya membacakan sesuai dengan tata tertib akan dibahas secara rahasia tanpa menyebut nama, kemudian akan dilakukan fit and proper, setelah itu selesai baru akan diumumkan," terangnya.
Puan bahkan menyadari kemungkinan nama-nama tersebut akan bocor ke publik sebelum pengumuman resmi. Namun, ia menegaskan bahwa jika itu terjadi, kebocoran itu bukan berasal dari pihaknya.
"Nanti akan diumumkan bahwa negara ini, walaupun nanti mungkin akan bocor, tapi bukan kami yang akan mengumumkan," ujar dia.
Kewenangan penuh untuk menilai kelayakan dan mengumumkan hasilnya, kata Puan, berada di tangan Komisi I DPR. Publik diminta untuk menunggu hasil dari proses tersebut.
"Nanti dalam fit and proper itu kan akan dinyatakan bagaimana nanti kemudian Komisi I menyatakan apakah orang tersebut pantas, tidak pantas, boleh diajukan atau tidak diajukan, dan lain-lain sebagainya," katanya.
Baca Juga: Surat Forum Purnawirawan soal Pemakzulan Gibran Belum Ada di Mejanya, Puan: Kita Akan Proses Nanti
Proses ini menjadi sorotan mengingat ada sejumlah posisi duta besar strategis yang hingga kini masih kosong, di antaranya Dubes RI untuk Amerika Serikat, Jerman, Korea Utara, serta Perwakilan Tetap RI di Markas PBB Jenewa dan New York.
Berita Terkait
-
Surat Forum Purnawirawan soal Pemakzulan Gibran Belum Ada di Mejanya, Puan: Kita Akan Proses Nanti
-
DPR Dicap Melempem soal Pemakzulan Gibran, Bivitri Soroti Puan: PDIP Belum Terbuka Bagian KIM Plus
-
Hasto Bakal Jalani Tuntutan Hari Ini, Puan: Jalani Proses Hukumnya dengan Sebaik-baiknya
-
Siapa Saja Mereka? Nama Calon Dubes RI Beredar di DPR, Uji Kelayakan Segera Digelar
-
Nama Calon Dubes RI, Termasuk untuk Amerika Sudah di Meja Pimpinan DPR, Kapan Diproses?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional