Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta pemerintah membatalkan kerja sama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Tony Blair Institute (TBI) jika lembaga tersebut terbukti bersalah terlibat pengusiran warga Gaza, Palestina.
"Kalau benar lembaga Tony Blair Institute (TBI) terlibat dalam proyek kolonialisme gaya baru di Gaza, maka Indonesia harus segera membatalkan kerja sama dengan TBI di IKN," kata Mufti kepada Suara.com, Selasa (8/7/2025).
"Kita tidak boleh membangun ibu kota masa depan di atas luka bangsa lain," Mufti menambahkan.
Menurutnya, jangan sampai IKN dinodai dengan adanya kabar tersebut.
"Jangan sampai proyek IKN yang katanya lambang peradaban baru justru menjadi bagian dari pembersihan etnis terselubung. Apakah kita tega bekerja sama dengan mereka yang terlibat dalam rencana menjadikan penderitaan warga Gaza sebagai peluang bisnis?," ujarnya.
Politisi PDIP itu mengatakan, Indonesia punya sikap politik luar negeri yang jelas: membela kemerdekaan dan menentang penjajahan dalam bentuk apa pun.
"Jika TBI terbukti terlibat, maka mempertahankan kerja sama ini sama saja mencederai konstitusi dan hati rakyat-rakyat IKN harus dibangun dengan fondasi etika dan moral, bukan dengan mengundang pihak-pihak yang dituding ikut andil dalam penjajahan dan pengusiran paksa rakyat Palestina," ujarnya.
Untuk itu, ia menegaskan, kalau TBI nantinya terbukti bersalah dalam kasus tersebut, maka kerja sama harus dibatalkan.
"Jadi, sekali lagi, Kalau TBI terlibat dalam proyek pengusiran rakyat Palestina, maka kerja sama mereka di IKN harus dibatalkan. Jangan bangun ibu kota baru dengan noda penjajahan," katanya.
Baca Juga: PSK Menjamur di IKN, 64 Orang Diamankan, Segini Tarif Kencannya
"Jangan sampai IKN kita jadi "Trump Riviera" versi Indonesia, dibangun dengan melupakan nurani," sambungnya.
Sebelumnya, Tony Blair Institute for Global Change (TBI), lembaga yang digandeng pemerintah Indonesia untuk ikut membantu pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, dituding telah terlibat dalam proyek pengusiran warga Palestina dari Gaza.
Dilansir dari The Guardian, Senin (7/7/2025), TBI dilibatkan dalam proyek pembangunan Jalur Gaza menjadi resort mewah yang dijuluki sebagai Trump Riviera dan beberapa zona industri - tetapi setelah semua orang Palestina lebih dulu diusir dari wilayah yang kini diduduki oleh Israel tersebut.
TBI didirikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair - orang yang namanya juga pernah masuk dalam daftar anggota Dewan Pengawas Danantara.
Proyek itu dipimpin oleh beberapa pengusaha Israel dan menggunakan model pembiayaan yang dikembangkan oleh firma konsultan AS, Boston Consulting Group (BCG).
Selain itu, proyek tersebut juga dikembangkan dari ide Presiden AS Donald Trump yang ingin mengubah Gaza menjadi kawasan resort, setelah semua orang Palestina diusir.
Berita Terkait
-
Lembaga Inggris yang Bantu Bangun IKN Terlibat Rencana Pengusiran Warga Palestina di Gaza
-
Sisi Gelap IKN Terbongkar: 'Dikuasai' PSK Tarif Ratusan Ribu, Berasal dari Bandung hingga Jogja
-
PSK Menjamur di IKN, 64 Orang Diamankan, Segini Tarif Kencannya
-
IKN Dikuasai PSK, Menko PM Cak Imin: Harus Dicek
-
Puluhan Wanita Malam Terjaring di Sekitar IKN, Ibu Kota Baru Jadi Sarang Prostitusi?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi