Suara.com - Pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan opsi penggunaan jalur laut untuk pemberangkatan ibadah haji dan umrah.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan ide ini tengah dibahas dengan otoritas Arab Saudi, dan dinilai sangat prospektif jika didukung infrastruktur memadai seperti pelabuhan khusus dan transportasi laut andal .
Menurut Menag, model ini memberikan solusi alternatif bagi jamaah dari Indonesia dan kawasan Asia, termasuk Mesir, untuk tiba di pelabuhan Jeddah tanpa tergantung penerbangan.
Hal ini dipandang dapat menekan biaya dan menjadikan ibadah lebih terjangkau, khususnya bagi mereka yang terbatas dana sangalu.
Tak hanya soal biaya, Nasaruddin menyinggung modernisasi fasilitas di Tanah Suci, seperti rencana pembangunan Mina bertingkat 8 dan perluasan area Tawaf di sekitar Ka'bah, yang semakin mendukung logistik via laut
Arab Saudi juga tengah membuka peluang bagi inovasi dan investasi strategis berbasis geografisnya
5 Alasan Jalur Laut Bisa Jadi Opsi Realistis untuk Haji & Umrah
1. Lebih Terjangkau
Biaya pelayaran laut dinilai bisa lebih murah dibanding penerbangan, membuka akses bagi jamaah berpenghasilan rendah.
2. Akses Lebih Luas ke Asia
Jalur laut memungkinkan koneksi langsung dari negara-negara Asia, mengurangi ketergantungan pada bandara internasional.
Baca Juga: Momen Prabowo Cium Hajar Aswad saat Menunaikan Ibadah Umrah
3, Sinergi dengan Infrastruktur Modern Saudi
Rencana Mina bertingkat dan jalan layang mendukung mobilitas jamaah via pelabuhan laut
4. Dorongan Investasi di Transportasi Laut
Pemerintah RI dan Saudi melihat potensi bisnis dan investasi baru bagi sektor maritim
5. Dengan gangguan jadwal penerbangan global, jalur laut bisa jadi cadangan strategis penunjang kelancaran ibadah.
Tantangan dan Langkah Berikutnya
- Pengembangan Infrastruktur: Pelabuhan khusus ibadah harus disiapkan di Indonesia dan Saudi.
- Perizinan dan Regulasi: Perlu kesepakatan diplomatik dan kebijakan bersama.
- Standar Keselamatan: Kapal harus dilengkapi fasilitas kesehatan dan keamanan.
- Sosialisasi & Edukasi: Jamaah dan penyelenggara perlu diberi informasi lengkap.
- Uji Coba Terbatas: Tahap awal bisa dimulai dengan umrah untuk evaluasi riil.
Berita Terkait
-
Momen Prabowo Cium Hajar Aswad saat Menunaikan Ibadah Umrah
-
Musim Umrah Dimulai, Jemaah Umrah Penuhi Masjid Aisyah
-
Bolehkan Menunaikan Ibadah Umrah Berkali-Kali seperti Gen Halilintar?
-
Jamaah Umroh Lansia asal Indonesia Jatuh dari Tangga Pesawat, Dimakamkan di Madinah
-
Mengemis Berkedok Umrah: Arab Saudi Pertimbangkan Batasi Jamaah Pakistan?
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi