Suara.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara soal rencana Presiden Prabowo menugaskan dirinya untuk berkantor dan bekerja dari tanah Papua.
Gibran, disebut-sebut akan mendapat penugasan khusus dari Prabowo untuk membereskan persoalan-persoalan Papua.
Dalam wawancaranya di Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025) siang, Gibran menunjukkan sikap tenang dan lugas.
Saat ditemui di Klaten, Jateng, ia menegaskan bahwa fokus pemerintah terhadap Papua bukanlah hal yang baru dan ia siap menjalankan perintah Presiden.
"Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya. Kan sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin. Jadi dari tahun 2021 mungkin, sudah lama," kata Gibran.
Sikapnya ini seolah menegaskan posisinya sebagai bagian dari kesinambungan pemerintahan.
Ia tidak terjebak dalam polemik 'pindah kantor', melainkan menekankan pada substansi tugas dan kepatuhannya pada hierarki.
Bagi Gibran, penugasan di mana pun adalah sebuah keniscayaan sebagai pembantu presiden.
"Ya, kami sebagai pembantu presiden kan siap ditugaskan di mana pun, kapan pun. Kami ikuti perintah presiden. Kami siap," kata Gibran.
Baca Juga: Gibran Masih Singgung Soal Pemecatan dari PDIP, Guntur Romli Beri Balasan Menohok: Masih Sakit Hati?
Pernyataan Gibran menjadi penyeimbang dari kehebohan yang dipicu oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Sebelumnya, dalam sebuah acara Komnas HAM, Yusril menyebut Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas khusus bagi Gibran untuk menangani Papua, bahkan dengan fasilitas kantor di sana.
"Akan diberikan penugasan. Bahkan mungkin akan ada juga kantornya wakil presiden untuk bekerja dari Papua, supaya menangani masalah ini," kata Yusril dalam acara tersebut (2/7/2025).
Pernyataan ini sontak menjadi berita utama, memicu spekulasi liar tentang bagaimana format pemerintahan Prabowo-Gibran akan berjalan.
Gagasan seorang wakil presiden berkantor secara fisik di Papua untuk menangani masalah secara langsung dinilai sebagai sebuah terobosan yang belum pernah ada sebelumnya.
Apalagi rencana penempatan Gibran di Papua itu beriringinan dengan semakin kencangnya wacana pemakzulan dirinya.
Berita Terkait
-
Gibran Masih Singgung Soal Pemecatan dari PDIP, Guntur Romli Beri Balasan Menohok: Masih Sakit Hati?
-
Heboh Gibran Pindah Kantor ke Papua, Yusril Buru-buru Meluruskan: Bukan Begitu Ceritanya
-
Bukan Wapres Gibran yang Berkantor di Papua, Ini Penjelasan Lebih Lanjut Menko Yusril
-
Wacana Gibran Ditugaskan ke Papua, Pengamat Ingatkan Risiko Politik
-
Mahfud MD Pertanyakan Mandeknya Proses Impeachment Gibran di DPR, Mustahil Dimakzulkan?
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Ancaman Rudal Manpads China Persulit Posisi Amerika Saat Gencatan Senjata dengan Iran
-
Update Data Korban Perang Lebanon, 2020 Orang Tewas Menyusul Serangan Israel di Wilayah Selatan
-
Jeritan Ayah di Gaza Menanti Evakuasi 4 Anaknya yang 6 bulan Terkubur Beton di Masa Gencatan Senjata
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta