Wapres Gibran Siap Pindah ke Papua, Tunggu Perintah Prabowo

Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku siap menjalankan penugasan khusus di Papua, sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Lebih dari itu Gibran juga menegaskan dirinya siap bahkan untuk berkantor di Papua demi percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat ujung timur Indonesia itu.

“Ya, kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun, dan saat ini kita menunggu perintah. Kita siap,” kata Gibran saat memberi keterangan pers usai meninjau sentra pengrajin lurik di Dusun II, Mlese, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga menegaskan bahwa apa yang dilakukannya merupakan kelanjutan dari fondasi yang telah dibangun Wakil Presiden periode sebelumnya, K.H. Ma’ruf Amin.

“Ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma’ruf Amin untuk masalah Papua,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gibran mengungkapkan bahwa meskipun belum secara resmi menetap di Papua, dirinya tetap memonitor langsung berbagai program prioritas di Bumi Cenderawasih. Ia bahkan mengaku telah beberapa kali mengutus tim dari Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) ke sejumlah titik strategis di Papua.

“Kapan pun. Karena apapun itu, tim dari Set (Sekretariat) Wapres juga sudah sering saya tugaskan untuk ke Sorong, ke Merauke, untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MBG,” jelas Gibran.

Terkait lokasi kerjanya sebagai Wapres, Gibran menyebut dirinya fleksibel dan tak terpaku pada satu titik. Ia mengaku siap berkantor di mana saja, baik di Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), Papua, maupun kampung halamannya di Klaten.

“Saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti [kantornya] sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten Jawa Tengah. Ini kita di mana pun kita jadikan kantor,” tutur Gibran.

Baca Juga: Mensesneg Pastikan Gibran Tidak akan Berkantor di Papua: Mungkin Sesekali ke Sana

Baginya, yang paling penting adalah turun langsung ke lapangan dan menyerap aspirasi dari masyarakat.

“Karena bagi saya sekali lagi, sebagai pembantu Presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi. Jadi bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting,” pungkasnya.