Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akhirnya buka suara soal banjir yang sempat melanda kawasan Bekasi, Karawang hingga Puncak Bogor.
Dedi Mulyadi menegaskan pada petinggi di daerah tersebut agar terus melakukan normalisasi sungai hingga melarang tindakan alih fungsi lahan.
“Buat Bupati Bogor, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi, Bupati Karawang terus bergerak melakukan normalisasi Sungai, merehabilitasi lahan kritis, melakukan Tindakan-tindakan pelarangan terhadap alih fungsi lahan,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari instagramnya @dedimulyadi71, Rabu (9/7/25).
Hal ini menurut Dedi Mulyadi bisa menjadi penyebab besar terjadinya banjir.
Dedi Mulyadi membuktikan sendiri bahwa dengan menormalisasi Sungai, banjir akan bisa dihindari.
“Buat Walikota Bekasi dan Bupati Bekasi, serta Bupati Karawang berdasarkan analisis yang saya lakukan, bahwa daerah-daerah yang sudah dinormalisasi sungainya ternyata tidak banjir,” urai Dedi.
“Dan daerah yang belum dilakukan normalisasi masih terjadi banjir,” sambungnya.
Maka dari itu tindakan menormalisasi Sungai menurut Dedi Mulyadi bukanlah upaya yang sia-sia dan tidak ada gunanya.
Ia terus mengimbau agar Bupati Bogor, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi, hingga Bupati Karawang terus melakukan upaya ekstra untuk mengembalikan fungsi Sungai, rawa, danau maupun sawah.
Baca Juga: Fenomena Langka di Cikarang: Underpass Tergenang Banjir Jernih, Warga Justru Asyik Berenang
“Untuk itu teruslah bergerak, jangan pernah ragu. Lakukan Upaya-upaya ekstra, untuk mengembalikan Kembali fungsi Sungai, mengembalikan Kembali fungsi rawa, mengembalikan Kembali fungsi danau, mengembalikan Kembali fungsi sawah dan daerah resapan airnya, agar usaha kita itu secara perlahan dan pasti akan memberikan hasil,” urainya.
Usaha yang selama ini sudah dilakukan memang menurut Dedi belum berhasil secara keseluruhan. Namun tak dipungkiri, upaya tersebut nantinya tentu akan membuahkan hasil.
“Betul bahwa usaha kita hari ini belum 100% berhasil, tetapi setidaknya bahwa apa yang kita lakukan sudah memiliki dampak bagi penanganan banjir di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir,’ ujar Dedi.
Dedi Mulyadi berharap agar ke depannya masyarakat bisa lebih disiplin lagi, terlebih dalam membuang sampah.
Bukan sungai dan semacamnya yang harus dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, melainkan harus pada tempatnya.
“Saya mohon tidak lagi membuang sampah sembarangan, kelola dengan baik. Apalagi jangan dibuang di sungai, karena anda yang membuangnya, orang lain yang kena bencananya,” ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar