Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, sempat meluapkan emosinya dalam acara rapat koordinasi bersama sejumlah kepala daerah di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta pada Kamis (10/7/2025).
Dalam acara itu, awalnya Johanis menyebut pejabat-pejabat tingkat nasional maupun daerah sudah sangat berkecukupan lantaran menerima gaji dan tunjangan yang besar.
Seharusnya, kata Tanak, mereka tak terpilirkan lagi untuk melakukan korupsi dan fokus pada pekerjaannya.
Ia pun menyinggung salah satu kasus korupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPRD karena melakukan korupsi.
"Itu masih Bupati Purwakarta, berapa anggota DPRD saya tangkap, dan saya tahan. Itu karena apa? Permintaan-permintaan semua. Apa tidak cukup dengan gaji yang sudah diberikan?" ujar Johanis dalam sambutannya.
Ditanya soal cukup tidaknya gaji yang diberikan, terdengar sejumlah suara yang mengatakan tidak.
"Tidak cukup," ucap beberapa orang dalam forum itu.
Tak diketahui apakah yang mengucapkannya adalah pejabat atau bukan mengingat tamu yang hadir berasal dari kalangan pemerintah daerah berbagai wilayah.
Namun, mendengar jawaban itu, Johanis sempat marah.
Baca Juga: Babak Baru Kasus Pemerasan TKA di Kemenaker: Ruko, Rumah Mewah di Jaksel hingga Sawah Disita KPK!
"Tidak cukup ya? Tidak cukup?" ungkapnya.
Johanis pun meminta agar para pejabat yang merasa tidak cukup dengan pendapatannya untuk merefleksi diri dengan mengingat masih banyak rakyat yang kekurangan.
"Kalau bapak bilang tidak cukup, bapak sudah diberikan mobil, bapak sudah diberikan rumah, bapak sudah diberikan anggaran dan lain-lain, masih banyak rakyat kita yang jelata," ucap Johanis.
Lebih lanjut, Johanis meminta agar pejabat yang bertujuan memperkaya diri lewat jabatannya untuk segera mengundurkan diri.
Ia mengatakan banyak orang lain yang kompeten bisa menggantikan posisi mereka.
"Kalau bapak-bapak merasa tidak cukup, berhenti saja jadi pegawai. Tidak usah jadi pegawai, masih ada yang lain yang suka. Kalau merasa tidak cukup, masih banyak dengan gaji yang ada sekarang, menginginkan untuk duduk di situ," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ketua KPK Ungkap Alasan Periksa Khofifah di Polda Jatim: Sekalian Kasus Lamongan
-
Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi Bareng KPK dan Kepala Daerah Lain, Dedi Mulyadi Datang Terlambat
-
Fakta-Fakta Pemanggilan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa oleh KPK Terkait Kasus Hibah Pokmas
-
Babak Baru Kasus Pemerasan TKA di Kemenaker: Ruko, Rumah Mewah di Jaksel hingga Sawah Disita KPK!
-
Kasus Kredit Fiktif di BPR Jepara Artha, KPK Sita Aset dari Tersangka Senilai Rp 60 Miliar
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion