Rocky Gerung Bongkar Fakta Mengejutkan! Gibran Ternyata Tak Berambisi Jadi Wakil Presiden

Hal ini semakin memperkuat narasi bahwa Gibran mungkin memiliki agenda atau dorongan yang berbeda dari pasangan politiknya, atau setidaknya, ada dinamika yang menarik dalam hubungan politik mereka.

Tantangan dan Potensi Impeachment

Isu lain yang dibahas Rocky Gerung terkait Gibran adalah potensi risiko politik yang dihadapinya, termasuk kemungkinan impeachment.

Mengacu pada prinsip "noblesse oblige" yang berarti semakin mulia posisi, semakin tinggi tanggung jawab, Rocky Gerung menekankan pentingnya kejujuran Gibran terkait masa lalunya, termasuk dugaan kebohongan terkait akun "Fufu Fafa."

Rocky Gerung menjelaskan bahwa proses impeachment wakil presiden bisa terjadi, bahkan disebutnya lebih mungkin daripada presiden.

Proses ini, menurutnya, dapat dimulai dari tekanan publik, seperti demonstrasi atau petisi, yang kemudian akan diproses di DPR, atau bahkan langsung inisiatif dari DPR sendiri.

Dalam politik, legitimasi atau dukungan rakyat dianggap lebih penting daripada sekadar legalitas dalam proses di DPR.

Dilema Peran Wakil Presiden

Secara umum, Rocky Gerung juga mengulas peran Wakil Presiden yang seringkali tidak signifikan jika tidak mendapatkan penugasan khusus dari presiden.

Baca Juga: Momen Wapres Gibran Puji Titiek Soeharto: Paling Sakti di DPR!

Namun, kasus Gibran menjadi pengecualian karena "keinginan Jokowi agar anaknya menjadi presiden" itulah yang membuat peran Gibran menjadi sangat signifikan dalam konstelasi politik saat ini.

Hal ini menggarisbawahi bahwa posisi Wakil Presiden bisa menjadi sangat strategis tergantung pada dinamika kekuasaan dan ambisi di baliknya.

Pengungkapan Rocky Gerung ini tentu saja memberikan perspektif baru tentang sosok Gibran Rakabuming Raka. Apakah Gibran benar-benar tidak berambisi secara personal di dunia politik, ataukah ada narasi lain yang ingin dibangun?

Publik kini menantikan kelanjutan dari dinamika politik ini, terutama setelah Gibran resmi menjabat sebagai Wakil Presiden.