MenPAN-RB: Surabaya Pionir Reformasi Birokrasi Masa Depan Indonesia

"Alhamdulillah MenPAN-RB melihat bahwa Surabaya ini mendapatkan nilai tertinggi untuk reformasi birokrasinya. Sehingga ingin membuktikan apakah itu hanya di atas kertas atau bisa diterapkan di masyarakat," kata Wali Kota Eri.

Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus dari MenPAN-RB adalah sistem satu data yang telah diterapkan di Surabaya. Wali Kota Eri menyebut bahwa data tersebut kini terintegrasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Bu Rini (MenPAN-RB) juga terkejut karena ada satu data di Kota Surabaya yang hari ini sudah kerja sama dengan BPS, dengan Mendagri dan Menteri Bappenas yang nantinya akan dijadikan data nasional," jelas Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini.

Melalui sistem satu data ini, Pemkot Surabaya dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan efektif. Dampaknya terasa pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan secara signifikan.

"RBT Tematik ini ternyata yang sudah dilakukan di Surabaya bisa menurunkan angka pengangguran terbuka dari 9 persen menjadi 4,91 persen, menurunkan kemiskinan dari 5 persen menjadi 3,96 persen. Bahkan, lebih rendah pada waktu sebelum Covid-19," ujarnya.

Atas berbagai pencapaian ini, Wali Kota Eri mengungkap bahwa MenPANRB meminta Surabaya menjadi pilot project nasional terkait penerapan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak lagi terpusat di kantor, melainkan dapat dilakukan di balai RW.

"Saya sampaikan bahwa Surabaya ini tidak lagi bekerja di kantor, ada di balai RW. Jadi kan beliau menyampaikan kerja di mana saja bisa. Saya sampaikan di Surabaya ini tidak hanya kerja di kantor tetapi juga ada di balai RW," terangnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini berharap, inovasi tersebut dapat semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus adaptif dan menjangkau semua lapisan warga.

“Pelayanan-pelayanan inilah yang terus kita tingkatkan agar lebih mudah dijangkau oleh semua warga Kota Surabaya,” pungkasnya. (ADV)

Baca Juga: Jawa Timur Juara Ketahanan Pangan Nasional, Bagaimana Kinerja Tanah Pasundan di Era Dedi Mulyadi?