Ketua Komisi VIII DPR: Umrah Masih Mungkin Lewat Jalur Laut, Kalau Haji Berat

Suara.com - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menilai jila pelaksanaan ibadah Umrah dari Indonesia masih memungkinkan untuk dilakukan via laut. Sementara untuk pelaksanaan ibadah Haji dinilainya sangat berat dilakukan. 

"Masih, masih memungkinkan (umrah via laut). Terus kapal pesiarnya kita punya?" kata Marwan saat ditemui Suara.com di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/7/2025). 

Menurutnya, umrah masih memungkinkan menggunakan kapal via laut, salah satunya karena tidak ada batasan waktu. 

"Enggak apa-apa, orang lebih nyaman pakai kapal laut. Itu kan Umrah itu tidak punya jadwal kan, kapan saja dia sampai dia Umrah. Nah menuju Umrah itu dia Pakai kapal pesiar, apa masalahnya? Terangkut banyak, kemudian dia singgah di mana-mana, saya kira enggak ada hal yang apa," ujarnya. 

Namun, kata dia, kalau pelaksanaan haji menggunakan melalur jalur laut akan memakan waktu lama dan melelahkan. 

"Oh itu berat, kalo via laut untuk haji. Karena haji itu kan ada jadwalnya, tanggal sekian ke tanggal sekian. Itu cukup melelahkan, karena tidak bisa berleha-leha," ujarnya. 

"Iya berat, karena itu berbulan-bulan, orang mau berbulan-bulan kan kapal pesiar kan? Sehingga diujung sana, kembali lagi ke belakang, maju lagi itu biasa," sambungnya. 

Wacana Haji Jalur Laut tak Pernah Ada

Sebelumnya, Menteria Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan, bahwa Kemenag belum pernah mewacanakan ibadah Haji melalui jalur laut. Menurutnya, hal itu belum dilakukan karena perhitungan waktu dan biaya. 

Baca Juga: Curhat Sedih Jokowi Diacuhkan usai Lengser, Luhut Dicap Lebay!

"Kita belum pernah wacanakan itu Haji via laut," kata Nassarudin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip Jumat (11/7/2025). 

Ia mengatakan, bahwa hanya di kalangan swasta saja yang ramai membicarakan terkait wacana Haji via laut. 

"Orang swasta yang suka membicarakan itu dan di Malaysia pun juga sudah diwacanakan," katanya. 

Sementara Indonesia sendiri, kata dia, belum ada wacana mengenai hal itu, mengingat waktu dan biaya tak memungkinkan. 

"Belum pernah kita angkat sebagai sebuah wacana khusus. Nggak tahu nanti kalau Badan haji punya pembicaraan khusus itu ya. Itu aja deh," pungkasnya. 

Pandangan berbeda datang dari Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan. Ia dengan tegas menolak opsi yang berpotensi menambah beban biaya bagi calon jemaah haji.