Suara.com - Inisiator sekaligus salah satu anggota tim Sembilan Garuda Plus, Nano Asmorodono buka suara mengenai penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) oleh Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon belum lama ini.
Diketahui Fadli Zon telah menetapkan bahwa 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional.
Sementara usulan itu awalnya muncul dari para seniman dan budayawan di Yogyakarta yang memberi nama mereka tim Sembilan Garuda Plus.
Penetapan HKN ini mengundang respons beragam dari sejumlah pihak. Termasuk penilaian terkait inisiatif itu yang dicurigai punya motif politik sebab bertepatan dengan tanggal lahir Presiden Prabowo Subianto.
"Itu tadi tidak ada kaitannya apa-apa dengan siapapun. Murni ini dari seniman murni, seniman yang ora kondang [tidak terkenal], seniman yang murni pengen punya Hari Kebudayaan," tegas Nano saat dihubungi wartawan, Senin (14/7/2025) kemarin.
Klaim Tak Tahu Hari Ulang Tahun Prabowo
Nano menjelaskan, pemilihan tanggal 17 Oktober sebagai usulan HKN tidak didasarkan pada kalender tokoh politik. Melainkan telah melalui berbagai kajian sejarah kebangsaan.
Diceritakan Nano, tanggal 17 Oktober itu dipilih merujuk pada Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 1951 yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo pada 17 Oktober 1951.
PP itu merupakan menetapkan Lambang Negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, dengan semboyan yang kini dikenal yakni Bhinneka Tunggal Ika.
Baca Juga: Politisi PDIP Yakin Prabowo Justru 'Tidak Suka' Hari Lahirnya Dijadikan Hari Kebudayaan
Nano menepis anggapan bahwa tanggal itu dipilih sebab sarat dengan muatan politik.
"Jadi kalau itu bertepatan dengan lahirnya Pak Prabowo, saya malah enggak tau. Aku enggak ngerti lahirnya Pak Prabowo kapan, lahirnya Pak Jokowi kapan, aku enggak tau," ucapnya.
Menurut Nano, sejarah penambahan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang Garuda Pancasila itu adalah momen kultural yang kuat.
"Bhinneka Tunggal Ika itu menyeluruhi Nusantara," imbuhnya.
Sudah Lalui Kajian Akademis
Nano mengklaim bahwa sudah dilakukan kajian akademis dan diskusi publik jauh sebelum penetapan tanggal HKN.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
DPRD DKI: Sengkarut Tata Ruang Jakarta Harus Dibenahi!
-
Tolak Perang untuk Israel, Tangan Mantan Marinir AS Patah Ditarik Paksa oleh Senator di Ruang Sidang
-
YLBHI Desak Jaminan Hak Berserikat dan Kekuatan Eksekusi Hukum dalam RUU PPRT
-
Sumbang Devisa Rp253 Triliun, Rieke PDIP Tagih Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 22 Tahun
-
Tragedi Perang Jeli Remaja Makassar: Saat Senjata Mainan Dibalas Timah Panas
-
Jakarta Darurat Hunian, DPRD DKI Wanti-wanti Nasib Warga Terdampak Relokasi Normalisasi Sungai
-
Bukan Suap Biasa, KPK Jerat Bupati Pekalongan dengan Pasal Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Jasa
-
Dewan Perdamaian Lumpuh: Pembicaraan Tertunda Akibat Perang Iran
-
Dampak Perang Iran-AS-Israel: Bagaimana Nasib Ekonomi-Politik Indonesia?
-
Di Balik Serangan ke Iran: Apa yang Ingin Dicapai AS dan Israel?