Dampak Perang Iran-AS-Israel: Bagaimana Nasib Ekonomi-Politik Indonesia?

Suara.com - Perang AS-Israel dengan Iran memasuki hari keempat pada Selasa (03/03), perlahan membuahkan dampak nyata bagi warga Indonesia di luar dan di dalam negeri. Para analis memperkirakan perang ini akan berlangsung lama. Lalu, bagaimana stabilitas ekonomi-politik di Indonesia ke depan?

Di tengah situasi global yang tak menentu, sejumlah warga Indonesia mengatakan telah melakukan penghematan selama Ramadan dan Lebaran.

Mereka khawatir perang berkepanjangan berdampak pada kenaikan harga barang dan kebutuhan.

Sejauh ini, harga bahan bakar minyak nonsubsidi mengalami peningkatan pascagejolak Timur Tengah.

Tapi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim stok BBM, minyak mentah, dan LPG di dalam negeri masih aman setidaknya dalam tiga pekan ke depan.

Perang berkepanjangan di Timur Tengah bisa membuat perekonomian lebih buruk dari masa Covid-19, menurut analis.

Pemerintah Indonesia diminta menyiapkan skenario fiskal untuk darurat dengan mengevaluasi program-program yang menelan anggaran jumbo, kata pengamat.

Dalam jangka pendek, pemerintah menyiapkan skema pengalihan impor minyak dari Timur Tengah ke negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat.

Pemerintah juga yakin ekonomi Indonesia masih aman karena pasar domestik yang kuat, dan pertumbuhan pendapatan pajak.

WNI di Timur Tengah tetap tenang sekaligus waspada

Fentry Doni, warga Indonesia yang sudah tinggal dua dekade di Uni Emirat Arab masih berharap bisa berkumpul bersama keluarga lebaran tahun ini. Ia sudah punya kebiasaan bertahun-tahun merayakan lebaran di negeri rantau.

Anaknya yang sekolah di Indonesia, sudah memesan tiket untuk terbang ke Uni Emirat Arab, tapi bandara masih tutup dengan waktu yang belum ditentukan.

"Kebetulan anak dapat izin dari sekolahnya. Rencana berangkat tanggal 8 Maret. Jadi dengan situasi sekarang ini belum pasti kapan anak saya bisa terbang ke sini," katanya.

Doni tinggal di Kota Fujairah. Sejauh ini, kata dia, situasi di sana "masih aman-aman saja". Warga beraktivitas seperti biasa, tapi rasa was-was tetap membayangi. "Kita kan nggak tahu situasi sekarang ini. Apakah berlanjut atau tidak," jelasnya.

Situasi di Uni Emirat Arab berstatus Siaga 3 yaitu ancaman keamanan tinggi. Biasanya perjalanan tidak disarankan dan warga diminta meningkatkan kewaspadaan serius.

Angka ini hampir mendekati Siaga 4 di mana situasi sangat berbahaya dan warga diminta meninggalkan negara tersebut.

Saat ini Doni, yang bekerja di sektor kesehatan sudah menyiapkan satu tas berisi dokumen penting yang siap angkut jika situasi memburuk.

Baca Juga:

Yulia, WNI di Uni Emirat Arab lainnya tinggal di Al Ruwaiskompleks industri raksasa juga merasakan hal serupa. "Masih belum terlalu mengkhawatirkan keadaan," katanya.

"Karena saya yakin di sini bukan target sasaran. [Serangan] hanya melintasi saja, sebab setahu saya tidak ada properti milik US di dekat area sini," katanya.

Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah menghancurkan radar pertahanan misil milik AS di kawasan ini.

Yulia mengatakan memperoleh berita ini, "tapi dari media nasional UAE tidak ada berita resmi," katanya.

Informasi lain yang ia terima, ada kabar pesawat tanpa awak yang masuk ke area pabrik, tapi berhasil dihalau. "Serpihannya ada yang mendarat di pabrik... Tidak ada laporan injury (terluka)," katanya.

"Di area pemukiman hanya samar-samar, bahkan saya tidak mendengar [ledakan], hanya terdengar beberapa kali pesawat melintas," tambah Yulia.

Dari Riyadh, Arab Saudi, Delianur mengatakan Selasa dini hari (03/03) waktu setempat, terjadi pengeboman Kedutaan Besar AS dengan pesawat tanpa awak.

"Saya belum sempat keluar, tapi memang terdengar [ledakan]. Lalu suara-suara ambulans," katanya. Tempat tinggalnya hanya sekitar satu kilometer dari lokasi ledakan.

Bagaimanapun, kata Delianur, sejauh ini kondisi di sana "relatif kondusif". Tapi pihak KBRI setempat mengimbau agar dirinya dan WNI di sana lebih waspada.

"Mereka menyuruh kita untuk menunggu kabar lanjutan, karena mungkin masih relatif masih terjaga," kata bapak dua anak.

Saat ini sejumlah negara Teluk dan Timur Tengah masuk dalam kawasan rawan terdampak perang AS-Israel dengan Iran. Kementerian Luar Negeri mencatat sebaran WNI per 2 Maret 2026 sebagai berikut:

Arab Saudi : 361.147 WNI
Uni Emirat Arab (UEA) : 81.768 WNI
Qatar : 27.647 WNI
Mesir : 19.962 WNI
Oman : 11.117 WNI
Bahrain : 6.110 WNI
Kuwait : 6.088 WNI
Yordania : 1.946 WNI
Irak : 800 WNI
Suriah : 890 WNI
Lebanon : 939 WNI
Iran : 329 WNI

"Kami terus mengimbau para WNI yang berpergian selalu mengunggah aplikasi safe travel untuk perkembangan situasi terkini dan apabila menetap di suatu negara untuk mendaftarkan diri anda di perwakilan RI melalui Portal Peduli WNI," kata Direktur Informasi dan Media Kemlu, Hartyo Harkomoyo.

Perwakilan Kemlu, kata Hartyo, terus melakukan komunikasi yang intensif dengan WNI di wilayah kerja masing-masing.

Tujuannya, memastikan keselamatan dan perlindungan WNI termasuk yang terdampak gangguan perjalanan melalui kanal hotline, pendekatan komunitas dan kanal resmi.

Memilih mode bertahan saat lebaran, 'beli kuenya dihemat'

Di Indonesia, Yusep Nugraha, warga Bandung, Jawa Barat mengaku belum merasakan dampak perang terhadap perekonomiannya.

"Dibawa santai saja, Indonesia masih, kasarnya begini, nggak ada minyak juga masih ada singkong yang bisa dimakan, kebunnya masih banyak," katanya.

Ia hanya mengaku khawatir dengan kenaikan BBM karena hal ini sangat berdampak terhadap profesinya sebagai pengemudi taksi daring.

Warga Bandung lainnya, Tari, mengaku mulai mengalihkan tabungannya ke emas dan mata uang asing yang dianggap lebih menjaga nilai rupiah.

"[Saham] Ada tapi nggak banyak. Ya, kita hold [tahan] saja misalnya nggak ditukarin," katanya.

Perempuan 26 tahun ini juga sudah memproyeksikan pengeluaran untuk lebaran nanti diirit-irit. "Kita beli kuenya, dihemat," katanya.

Langkah serupa juga diambil Bangun Sutoto, warga Solo, Jawa Tengah. Ia mulai merinci setiap pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari.

"Tentu kami lebih bijak dalam membelanjakan keuangan karena ya tentu saat ini, tanpa ada perang di Iran dan negara-negara sekitarnya perekonomian nasional dan global saja sedang tidak baik-baik saja," katanya.

Warga Solo lainnya, Erita mulai sekarang akan melakukan efisiensi penggunaan kendaraan bermotor. "Khawatirlah kalau naik BBM, apalagi kami naik mobil ya. Paling kalau tidak kepentingan yang perlu keluar ya enggak keluar," katanya.

Daftar belanja pun mulai dikurangi dari keranjang toko online. "Cara mengirit ya tidak terlalu foya-foya untuk berbelanja baju online atau apa gitu," katanya.

Bola salju kenaikan harga minyak dunia

Per 1 Maret 2026 harga bahan bakar minyak nonsubsidi Pertamina merangkak naik, begitu juga yang dijual perusahaan swasta melalui SPBU. Kenaikan harga ini "mengikuti perkembangan tren harga rata-rata publikasi minyak dunia".

Harga minyak dunia mengalami kenaikan pasca penutupan Selat Hormuzjalur logistik sekitar 20% pasokan minyak global. Penutupan Selat Hormuz sebagai reaksi Iran atas serangan AS-Israel.

Pada perdagangan pagi di Asia pada Senin, minyak mentah Brent naik lebih dari 7% menjadi $78,25 (58,30) per barel, sementara minyak yang diperdagangkan di AS naik 7,3% menjadi $71,93.

Sejumlah analis telah memperingatkan harga minyak bisa melampaui $100 jika konflik berkepanjangan.

Harga minyak dunia melonjak setelah kapal-kapal diserang di dekat Selat Hormuz

Ekonom dari Universitas Padjajaran, Ferry Hadiyanto mengatakan dampak ekonomi Indonesia sangat bergantung eskalasi dan bertambahnya negara-negara yang ikutan perang.

Dalam kondisi terburuk, "mungkin dalam dua minggu ke depan itu akan sudah mulai berdampak terhadap ekonomi Indonesia".

Kata Ferry, dampak ekonomi bukan melulu soal harga minyak dan energi yang melonjak, tapi juga negara pasar ekspor Indonesia yang terdampak perang di Timur Tengah.

"Katakan [sektor] padat karya di Indonesia, misalnya sektor pertanian, kita kan ekspornya banyak juga sektor pertanian ke Timur Tengah," katanya. Haji dan umroh juga menjadi salah satu yang akan terdampak.

Ia juga menyinggung APBN 2026 yang dirancang dengan asumsi harga minyak domestik sebesar $70 per barel. Jika harga minyak dunia melonjak hingga $100 per barel sebagaimana analis global, ini akan menjadi tekanan bagi APBN (subsidi energi), nilai tukar rupiah, dan inflasi domestik.

Ditambah lagi, pada Januari 2026 APBN juga mengalami defisit Rp54,6 triliun atau setara dengan 0,21% dari PDB (YoY). Defisit terjadi lantaran belanja negara lebih besar dari pendapatan.

Di tengah situasi Ramadan yang memiliki pola inflasi berulang, situasinya semakin berat, kata Ferry.

"Itu semakin akan memberatkan daya beli masyarakat Indonesia. Dan saya pikir dampaknya bisa langsung ke pertumbuhan ekonomi. Takutnya ekonomi kuartal 1 dan kuartal 2 itu akan terhantam benar," katanya.

Apa langkah pemerintah Indonesia?

Pemerintah Indonesia sedang mengambil langkah mitigasi dengan mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari negara-negara Timur Tengah ke negara lain yang lebih aman pasokannya, termasuk pasokan dari AS. Kebijakan ini diambil agar ketersediaan untuk kebutuhan nasional tetap terjamin.

Hampir 20% atau setara 25,36 juta barel kebutuhan minyak nasional selama ini berasal dari negara-negara Timur Tengah yang diangkut melalui Selat Hormuz. Selebihnya, Indonesia mengimpor produk ini dari Afrika, Angola, Amerika Serikat, dan Brasil, kata Menteri ESDM, Bahlil Lahaladia, Selasa (03/03).

Untuk kebutuhan impor BBM, Bahlil menjelaskan, saat ini Indonesia mendapatkan pasokan dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah, termasuk negara-negara di Asia Tenggara. "Impor BBM relatif tidak masalah," katanya.

Adapun untuk komoditas Liquefied Petroleum Gas (LPG), yang kebutuhan nasionalnya masih dipenuhi melalui impor sekitar 7,3-7,8 juta ton per tahun, pemerintah mengarahkan sebagian besar pasokannya dari AS. Langkah ini disebut sebagai diversifikasi sumber dan penguatan ketahanan energi nasional.

Pemerintah melalui Sidang Anggota DEN ke-1 tahun 2026 juga menyimpulkan perlunya optimalisasi pemanfaatan sumber energi domestik, dengan mengacu pada keberhasilan program biodiesel sebagai salah satu referensi.

Berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo, kata Bahlil, jajarannya akan memastikan ketersediaan energi tetap aman, terutama selama Ramadan dan Lebaran. Saat ini, stok BBM, minyak mentah dan LPG disebut berada di atas standar minimum nasional 21 hari, yaitu 23 hari.

Ketersediaan pasokan energi yang tak sampai sebulan ini, kata dia, disebabkan kapasitas penyimpanan nasional yang memang terbatas, dengan angka maksimal 26 hari.

Pemerintah mengklaim sedang membangun lagi fasilitas penyimpanan di wilayah Sumatra tahun ini, agar kapasitasnya bisa didongkrak menjadi tiga bulan.

"Kalau kita impor banyak, tapi tidak punya storage, mau taruh di mana?," kata Bahlil seperti dikutip Kompas.id.

Politikus Partai Golkar ini juga mengklaim pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. "Jadi aman-aman saja. Hari raya yang baik, puasa yang baik, Insya Allah belum ada kenaikan harga BBM," katanya.

Andalkan pasar domestik dan optimalisasi pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim gejolak perang di Timur Tengah terhadap ekonomi dalam negeri masih bisa dikendalikan.

Purbaya bilang, ekonomi Indonesia memiliki pasar domestik yang kuat. Apabila pasar domestik ini dapat dijaga daya belinya, kontribusi ekonominya akan besar dan Indonesia bisa bertahan dengan baik.

"Selama kita bisa jaga domestic demand yang 90% kontribusinya ke ekonomi kita juga masih bisa survive," ujar Purbaya seperti dikutip Detik.com, Selasa malam (03/03).

Dari sisi APBN, Purbaya mengatakan dampak gejolak di Timur Tengah dapat membuat impor minyak semakin mahal. Dia memastikan penerimaan pajak serta bea dan cukai akan dioptimalkan.

"Kita pastikan saja pertama, tax collection kita, pengumpulan pajak kita dan cukai enggak ada yang bocor. Jadi, bisa kurangi tekanan ke defisit," ujar Purbaya.

Perbaikan penerimaan pajak sudah terlihat pada Januari 2026 dengan pertumbuhan 30%. "Itu angka yang signifikan sekali, artinya ada perbaikan yang signifikan di ekonomi dan perilaku orang-orang, pajak, dan bea cukai," katanya.

Program dengan anggaran jumbo disorot

Bagaimanapun, pasokan minyak dan energi yang terhambat jalur logistik Selat Hormuz tetap membuat harganya akan melambung, kata Ekonom di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim.

"Lebih mahal, karena langka," katanya.

Pengalaman lebih ekstrem pernah terjadi saat lonjakan harga minyak di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Juli 2008, harganya menembus $145-$147 per barel kemudian turun drastis di penghunjung tahun yang sama.

SBY menjadi presiden yang paling banyak berurusan dengan harga BBM bersubsidi. Dua periode menjabat, ia sudah empat kali menaikkan harga BBM bersubsidi dan tiga kali menurunkannya.

"Itu berarti risikonya pemerintah [sekarang] menyiapkan subsidi baru atau dinaikkan harganya mau tidak mau," kata Lukman.

Ia menyoroti anggaran jumbo untuk program strategis Makan Bergizi Gratis. Ia yakin pemerintah sudah punya rencana mengevaluasi program semacam ini dalam kondisi darurat.

"Dugaan saya nanti Pak Prabowo realistis ya [anggaran] MBG bisa dikurangi untuk subsidi BBM. Kecuali, kemudian tegel-tegelan (tega). Ketika BBM naik dampaknya juga buat kesejahteraan akan luar biasa kan," katanya.

Analis Politik dari Aljabar Strategic, Arifki Chaniago juga menilai perang yang tak terkendali di Timur Tengah dapat berdampak lebih buruk dari masa Covid-19. Ia menyinggung postur APBN untuk MBG, termasuk Koperasi Merah Putih.

"Kopdes Merah Putih, MBG, ini baik sebenarnya. Tapi kan dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, tentu juga ada harus ada postur anggaran yang juga clear," katanya.

Menurutnya, perlu ada evaluasi alokasi anggaran, termasuk optimalisasi pajak hingga penguatan putaran roda unit usaha kecil ke depannya.

"Ketika misalnya di level menengah ke bahwa kita kuat, UMKM misalnya, mereka kan tidak terlalu bergantung dengan kondisi politik luar negeri. Makanya ini juga penting dilihat oleh pemerintah," katanya.

Menurut Profesor Vedi R. Hadiz, dalam kondisi tekanan terburuk, pemerintah akan menghadapi pilihan sulit antara menaikkan harga BBM, yang berisiko memicu inflasi dan protes, "atau memperbesar subsidi dalam konteks APBN yang sekarang pun sudah terlihat rapuh".

Professor dari Asian Studies di Asia Institute, Universitas Melbourne ini menjelaskan ketidakpastian global ini umumnya menguatkan dolar AS dan menekan rupiah. Akibatnya, rupiah yang melemah akan membuat importermasuk energi dan panganlebih mahal. Tentunya ini juga mendorong inflasi.

"Persoalannya, tekanan ini datang ketika ruang fiskal karena kewajiban pembayaran utang serta komitmen belanja prioritas seperti infrastruktur dan program macam MBG yang rada tidak masuk akal pelaksanannya. Jadi ada risiko terhadap stabilitas ekonomi jangka pendek yang cukup tajam," katanya.

Secara politik luar negeri, pemerintah Indonesia pasti harus mengecam serangan terhadap Iran dan menegaskan dukungan pada hukum internasional, tambah Prof Vedi.

Musababnya, opini publik Indonesia cenderung kritis terhadap Israel dan AS sehubungan dengan konflik ini. "Dalam konteks itu, posisi Prabowo Subianto menjadi sensitif," katanya.

Menurutnya kritik terhadap Presiden Prabowo akan semakin kuat ke depannya setelah ramai penolakan Indonesia bergabung dengan Dewan Keamanan buatan Trump dan tawaran menjadi penengah dalam konflik Timur Tengah.

"Jika tekanan ekonomi meningkat, kritik terhadap pendekatan yang tidak jelas ini akan semakin menguat," tambahnya.

Pada Selasa malam (03/03), Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan mantan presiden Jokowi dan SBY, beserta mantan menteri luar negeri dan ketua umum partai politik. Pertemuan para elite ini disebut-sebut membahas isu global.

Arifki bilang rapat tersebut sebagai "bentuk manajemen risiko politik jangka menengah". Dia bilang, geopolitik sering kali menjadi pemicu tekanan ekonomi, yang berubah cepat menjadi tekanan politik.

"Ini bukan hanya soal perang di Timur Tengah. Ini soal bagaimana Presiden Prabowo mengelola potensi dampak politik di dalam negeri," katanya.

Arifki juga menilai pertemuan tersebut merupakan strategi membangun "tameng politik" terhadap potensi serangan opini publik.

Reportase tambahan oleh Astudesta Ajengrastri, Yuli Saputra dan Fajar Shodiq.

Tag

Komentar

Berikan komentar disini >

Berita Terkait

Pilihan

Terkini