BUMD Jadi Tumpuan Baru PAD, Tito Dorong Pemda Kelola Bisnis Daerah

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memperkuat struktur keuangan daerah secara mandiri dan berkelanjutan.

Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta membangun kemitraan yang sehat dengan sektor swasta.

"BUMD kemarin kita bahas sudah di DPR, bagaimana untuk memperkuat, salah satunya nanti saya mengusulkan dirjen di Kementerian Dalam Negeri untuk menangani masalah BUMD," kata Tito di Jakarta, disadur dari ANTARA, Kamis 17 Juli 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan usai pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030.

Tito menyebutkan bahwa untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), para kepala daerah harus berani melakukan reformasi dalam sistem perizinan dan menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi lokal maupun nasional.

Menurutnya, jika sektor swasta bisa tumbuh sehat, maka akan tercipta efek berganda terhadap penerimaan daerah, termasuk kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, Tito mengingatkan pentingnya integritas dan tata kelola yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Ia secara tegas meminta para kepala daerah menjauhi praktik korupsi.

Tito menekankan bahwa berbagai modus tindakan tercela tersebut sudah dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Toner Pad Terbaik Mulai Rp20 Ribuan, Pakai Skincare Praktis Tanpa Ribet

Ia juga mengakui bahwa tidak sedikit permasalahan di daerah yang berkaitan dengan regulasi di tingkat pusat maupun provinsi.

Oleh karena itu, ia mendorong agar jajaran APKASI membentuk forum diskusi strategis untuk menyuarakan persoalan yang dihadapi oleh para bupati.

"Case-case seperti inilah yang perlu mungkin diinventarisasi oleh asosiasi bupati supaya bisa menjadi solusi. Karena enggak mungkin, bukan tidak mungkin, aturan-aturan di tingkat provinsi, aturan di tingkat pusat juga mungkin mengunci (ruang gerak kewenangan daerah)," katanya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri menyatakan kesediaannya untuk terlibat langsung dalam forum yang dirancang bersama APKASI.

Ia berharap forum ini bisa menjadi ruang dialog yang solutif dan strategis bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi secara kolektif.

"Saya siap hadir untuk acara itu dengan dirjen-dirjen saya. Saya siap hadir ya, siap untuk membantu. Kita mencari solusi-solusi bersama yang ada. Win-win-lah antara pemerintah kabupaten, provinsi," tuturnya.