Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa partainya Gerindra dengan PDIP merupakan kakak adik.
Namun menurutnya, tidak bisa berada dalam satu koalisi, karena salah satu di antaranya harus berada di luar.
Pakar politik, sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, memandang sangat dilematis untuk menerjemahkan hubungan PDIP dengan Gerindra.
"Satu sisi tidak ada persoalan dalam politik kita saat ini terkait hubungan keduanya. Meskipun sempat diwarnai pengingkaran perjanjian politik, tetapi itu hal umum dalam kondisi politik Indonesia," kata Dedi saat dihubungi Suara.com, Rabu (23/7/2025).
Dedi menilai secara historis, antara PDI dengan Gerindra tidak memiliki hubungan apapun. Sehingga, menurutnya, tidak dapat disebut kakak beradik.
Namun, dia memandang pernyataan Prabowo untuk mengungkapkan kedekatan antara Gerindra dengan PDIP seperti keluarga, yang sayangnya ada penghalang.
"Sisi dilemanya, situasi PDIP dan Gerindra tidak dapat bergabung karena berbagai dinamika, salah satunya pengaruh Jokowi ke Prabowo yang memungkinkan menjadi penghalang," kata Dedi.
Di sisi lain, dia juga memandang bahwa pernyataan Prabowo itu sebagai ajakan kepada PDIP.
"Statemen Prabowo gambarkan keinginannya untuk mengajak PDIP bergabung ke koalisi, tetapi tidak mendapat restu Jokowi," ujarnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Pilih Bungkam Soal Angka Final APBN 2026, Tapi Bocorkan Arahan Penting Prabowo
Sementara, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah meminta publik tidak menafsirkan ucapan tersebut secara berlebihan, apalagi menganggapnya sebagai sinyal PDIP akan merapat ke pemerintahan.
Menurut Said, pernyataan Prabowo harus dimaknai sebagai upaya menjaga persatuan bangsa, bukan sebagai kode politik transaksional
"Tapi jangan dimaknai apa yang disampaikan presiden itu sebagai kode, bahwa presiden mengajak atau sebaliknya PDIP akan masuk, jangan dimaknai itu dulu," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Sebelumnya, pernyataan "kakak-adik" dilontarkan Prabowo saat menghadiri peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).
Di hadapan Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah elite PDIP, Prabowo menunjukkan kedekatan ideologisnya.
"Nyuwun sewu, Mbak Puan, Bung Karno bapak saya juga," kata Prabowo.
Berita Terkait
-
Nuwun Sewu ke Puan, Prabowo: Bung Karno Bapak Saya Juga
-
Prabowo: PDIP-Gerindra Adik Kakak! Kalau Saya Dipotong, Keluar Marhaen Juga
-
PSI Klaim Super Terbuka, PDIP Nyeletuk: Kalau Jokowi Masuk Jadi 'Partai Domestik' Dong?
-
Ketika Masa Depan PSI Ditentukan oleh Keluarga Jokowi
-
Prabowo Bongkar Rahasia Grace Natalie di Kongres PSI: Dulu Hampir Jadi Kader Gerindra
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?