Suara.com - Anies Baswedan melontarkan kritik pedas terhadap kondisi hukum dan demokrasi di Indonesia saat ini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu secara blak-blakan menyebut dua masalah fundamental yang menghambat kemajuan bangsa: ketidakpastian hukum yang membuat investor enggan menanamkan modal dan menyusutnya ruang demokrasi yang membuat rakyat takut menyuarakan pendapat.
Pernyataan keras ini disampaikan Anies dalam sebuah diskusi di Podcast Forum Keadilan TV. Menurutnya, Indonesia tengah menghadapi problem serius dalam rule of law yang berdampak langsung pada iklim investasi dan partisipasi publik.
"Pernyataan 'hormatilah proses hukum' itu harus diikuti koma, yaitu 'proses hukum yang benar'," tegas Anies dikutip dari YouTube.
Ia berpendapat bahwa selama ini penekanan hanya pada kepastian, namun seringkali mengabaikan rasa keadilan. Anies mengingatkan, jika sebuah proses hukum dari awal sudah keliru, maka menjadi kewajiban negara untuk melakukan koreksi, bukan justru memaksakannya.
Aturan Tumpang Tindih Bikin Investor Kabur
Salah satu borok utama yang disorot Anies adalah banyaknya aturan yang saling tumpang tindih (conflicting rules). Kondisi ini, kata dia, menciptakan ketidakpastian hukum yang menjadi momok menakutkan bagi para investor.
"Ini (sektor hukum) adalah problem paling serius yang menghambat investasi dan kemajuan kita secara keseluruhan," ungkapnya.
Untuk membuktikan argumennya, Anies menyarankan untuk membentuk sebuah gugus tugas kecil yang melibatkan dunia usaha. Tujuannya adalah untuk memetakan secara konkret masalah-masalah hukum yang selama ini menjadi penghalang investasi di lapangan.
Baca Juga: Maruf Amin Titip Kekayaan Alam ke Prabowo: Jangan Menyimpang
Ia juga menyinggung Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Meski niat awalnya dianggap baik untuk menyederhanakan regulasi, proses pembentukannya yang tidak transparan dan sarat "titipan" justru menimbulkan masalah baru.
"Proses pembentukannya yang tidak benar menimbulkan kecurigaan bahwa legislasi ini tidak murni untuk kepentingan rakyat, melainkan mengakomodasi kepentingan tertentu," jelas Anies.
Demokrasi Dibayangi Ketakutan, Anies Peringatkan Potensi Ledakan Sosial
Selain sektor hukum, Anies juga menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kualitas demokrasi. Ia merasakan adanya fenomena ketakutan di tengah masyarakat untuk berbicara dan mengkritik secara terbuka.
Menurutnya, ini adalah situasi yang berbahaya. Jika masalah-masalah riil di masyarakat tidak bisa diungkapkan ke permukaan karena adanya tekanan dan rasa takut, maka akan terjadi akumulasi frustrasi.
"Ketakutan untuk berbicara dan berpendapat itu bisa membuat masalah tidak muncul ke permukaan sampai kemudian meledak," peringatnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui