Suara.com - Anies Baswedan melontarkan kritik pedas terhadap kondisi hukum dan demokrasi di Indonesia saat ini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu secara blak-blakan menyebut dua masalah fundamental yang menghambat kemajuan bangsa: ketidakpastian hukum yang membuat investor enggan menanamkan modal dan menyusutnya ruang demokrasi yang membuat rakyat takut menyuarakan pendapat.
Pernyataan keras ini disampaikan Anies dalam sebuah diskusi di Podcast Forum Keadilan TV. Menurutnya, Indonesia tengah menghadapi problem serius dalam rule of law yang berdampak langsung pada iklim investasi dan partisipasi publik.
"Pernyataan 'hormatilah proses hukum' itu harus diikuti koma, yaitu 'proses hukum yang benar'," tegas Anies dikutip dari YouTube.
Ia berpendapat bahwa selama ini penekanan hanya pada kepastian, namun seringkali mengabaikan rasa keadilan. Anies mengingatkan, jika sebuah proses hukum dari awal sudah keliru, maka menjadi kewajiban negara untuk melakukan koreksi, bukan justru memaksakannya.
Aturan Tumpang Tindih Bikin Investor Kabur
Salah satu borok utama yang disorot Anies adalah banyaknya aturan yang saling tumpang tindih (conflicting rules). Kondisi ini, kata dia, menciptakan ketidakpastian hukum yang menjadi momok menakutkan bagi para investor.
"Ini (sektor hukum) adalah problem paling serius yang menghambat investasi dan kemajuan kita secara keseluruhan," ungkapnya.
Untuk membuktikan argumennya, Anies menyarankan untuk membentuk sebuah gugus tugas kecil yang melibatkan dunia usaha. Tujuannya adalah untuk memetakan secara konkret masalah-masalah hukum yang selama ini menjadi penghalang investasi di lapangan.
Baca Juga: Maruf Amin Titip Kekayaan Alam ke Prabowo: Jangan Menyimpang
Ia juga menyinggung Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Meski niat awalnya dianggap baik untuk menyederhanakan regulasi, proses pembentukannya yang tidak transparan dan sarat "titipan" justru menimbulkan masalah baru.
"Proses pembentukannya yang tidak benar menimbulkan kecurigaan bahwa legislasi ini tidak murni untuk kepentingan rakyat, melainkan mengakomodasi kepentingan tertentu," jelas Anies.
Demokrasi Dibayangi Ketakutan, Anies Peringatkan Potensi Ledakan Sosial
Selain sektor hukum, Anies juga menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kualitas demokrasi. Ia merasakan adanya fenomena ketakutan di tengah masyarakat untuk berbicara dan mengkritik secara terbuka.
Menurutnya, ini adalah situasi yang berbahaya. Jika masalah-masalah riil di masyarakat tidak bisa diungkapkan ke permukaan karena adanya tekanan dan rasa takut, maka akan terjadi akumulasi frustrasi.
"Ketakutan untuk berbicara dan berpendapat itu bisa membuat masalah tidak muncul ke permukaan sampai kemudian meledak," peringatnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kumpulan Prompt Siap Pakai untuk Membuat Miniatur AI Foto Keluarga hingga Diri Sendiri
- Terjawab Teka-teki Apakah Thijs Dallinga Punya Keturunan Indonesia
- Bakal Bersinar? Mees Hilgers Akan Dilatih Eks Barcelona, Bayern dan AC Milan
- Gerhana Bulan Langka 7 September 2025: Cara Lihat dan Jadwal Blood Moon Se-Indo dari WIB-WIT
- Geger Foto Menhut Raja Juli Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar, Begini Klarifikasinya
Pilihan
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
-
Pidato Perpisahan Sri Mulyani: Hormati Ruang Privacy Kami!
Terkini
-
Tolak Perubahan PAM Jaya Jadi PT, Warga Miskin Kota: Air Hak Asasi, Bukan Komoditas!
-
Dito Ariotedjo Lengser dari Menpora, Publik Minta Taufik Hidayat yang Naik, Bukan Raffi Ahmad!
-
Budi Arie Setiadi Diam-diam Unfollow Instagram Presiden Prabowo Subianto Usai Reshuffle Kabinet
-
Copot Budi Arie, Pengamat: Prabowo Tak Ingin Ulangi Rekor Korupsi Era Jokowi
-
Polemik Ijazah Jokowi dan Gibran Kembali Mencuat, Roy Suryo Bawa Bukti Baru Minta RDPU di DPR
-
Lagi Rapat dengan Driver Ojol, Dasco Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana
-
Ini Rincian Tunjangan DPRD Kabupaten Bogor yang Naik 100 Persen di Tengah Jeritan Rakyat
-
Diperiksa KPK Terkait Korupsi Kuota Haji, Ustaz Khalid Basalamah Penuhi Panggilan Ulang
-
Beda Kekayaan Sri Mulyani vs Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Tanpa Utang?
-
Jadi Sorotan Dunia, Media Asing 'Kuliti' Sosok Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pengganti Sri Mulyani