Suara.com - Anies Baswedan melontarkan kritik pedas terhadap kondisi hukum dan demokrasi di Indonesia saat ini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu secara blak-blakan menyebut dua masalah fundamental yang menghambat kemajuan bangsa: ketidakpastian hukum yang membuat investor enggan menanamkan modal dan menyusutnya ruang demokrasi yang membuat rakyat takut menyuarakan pendapat.
Pernyataan keras ini disampaikan Anies dalam sebuah diskusi di Podcast Forum Keadilan TV. Menurutnya, Indonesia tengah menghadapi problem serius dalam rule of law yang berdampak langsung pada iklim investasi dan partisipasi publik.
"Pernyataan 'hormatilah proses hukum' itu harus diikuti koma, yaitu 'proses hukum yang benar'," tegas Anies dikutip dari YouTube.
Ia berpendapat bahwa selama ini penekanan hanya pada kepastian, namun seringkali mengabaikan rasa keadilan. Anies mengingatkan, jika sebuah proses hukum dari awal sudah keliru, maka menjadi kewajiban negara untuk melakukan koreksi, bukan justru memaksakannya.
Aturan Tumpang Tindih Bikin Investor Kabur
Salah satu borok utama yang disorot Anies adalah banyaknya aturan yang saling tumpang tindih (conflicting rules). Kondisi ini, kata dia, menciptakan ketidakpastian hukum yang menjadi momok menakutkan bagi para investor.
"Ini (sektor hukum) adalah problem paling serius yang menghambat investasi dan kemajuan kita secara keseluruhan," ungkapnya.
Untuk membuktikan argumennya, Anies menyarankan untuk membentuk sebuah gugus tugas kecil yang melibatkan dunia usaha. Tujuannya adalah untuk memetakan secara konkret masalah-masalah hukum yang selama ini menjadi penghalang investasi di lapangan.
Baca Juga: Maruf Amin Titip Kekayaan Alam ke Prabowo: Jangan Menyimpang
Ia juga menyinggung Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Meski niat awalnya dianggap baik untuk menyederhanakan regulasi, proses pembentukannya yang tidak transparan dan sarat "titipan" justru menimbulkan masalah baru.
"Proses pembentukannya yang tidak benar menimbulkan kecurigaan bahwa legislasi ini tidak murni untuk kepentingan rakyat, melainkan mengakomodasi kepentingan tertentu," jelas Anies.
Demokrasi Dibayangi Ketakutan, Anies Peringatkan Potensi Ledakan Sosial
Selain sektor hukum, Anies juga menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kualitas demokrasi. Ia merasakan adanya fenomena ketakutan di tengah masyarakat untuk berbicara dan mengkritik secara terbuka.
Menurutnya, ini adalah situasi yang berbahaya. Jika masalah-masalah riil di masyarakat tidak bisa diungkapkan ke permukaan karena adanya tekanan dan rasa takut, maka akan terjadi akumulasi frustrasi.
"Ketakutan untuk berbicara dan berpendapat itu bisa membuat masalah tidak muncul ke permukaan sampai kemudian meledak," peringatnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?