Menko Polhukam Sebut Karhutla Masuk Isu Keamanan Nasional

Suara.com - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) termasuk dalam isu keamanan nasional. Hal tersebut diungkapkan Menteri Politik Hukum dan HAM atau Menkopolhukam Budi Gunawan saat Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pengendalian Karhutla, Rabu 23 Juli 2025 kemarin.

Rakornas Pengendalian Karhutla tersebut di Balai Serindit, Rumah Dinas Gubernur Riau, Pekanbaru itu dipimpin langsung oleh Menkopolhukam RI, Budi Gunawan.

Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto mengatakan, pihaknya telah mengerahkan jajaran Korem 031/Wira Bima dan seluruh satuan TNI di Provinsi Riau.

"Kami menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan dengan pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat guna meminimalisir kejadian Karhutla," katanya dilansir dari ANTARA, Kamis 24 Juli 2025.

Pembahasan utama berfokus pada langkah-langkah strategis untuk menghadapi potensi peningkatan Karhutla menjelang puncak musim kemarau di wilayah Sumatra, khususnya Provinsi Riau yang dikenal sebagai daerah rawan.

Lebih lanjut, Kodam I/BB juga telah menyiapkan 920 prajurit sebagai Satuan Tugas Darat. Pasukan ini akan bersinergi dengan BNPB, BPBD, Polda Riau, dan pihak terkait lainnya dalam upaya pengendalian Karhutla.

"Mudah-mudahan dukungan kami bisa bermanfaat, dan berharap seluruh masyarakat bisa bersama-sama serta bahu membahu untuk menciptakan Riau bebas asap," ujar Mayjen TNI Rio Firdianto.

Sementara itu, Menkopolhukam Budi Gunawan mengungkapkan, penanganan Karhutla bukan hanya persoalan teknis semata, melainkan juga terkait erat dengan keamanan nasional, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

"Karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektoral yang kuat, cepat, dan terintegrasi dari semua pihak," ujar Budi GUnawan.

Baca Juga: Kepung Karhutla Riau: Ribuan Titik Panas Muncul, Pemerintah Gencarkan Modifikasi Cuaca

Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq serta Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, turut menyampaikan pentingnya optimalisasi teknologi pemantauan dan patroli udara.

Mereka juga menekankan penegakan hukum tegas terhadap pelaku pembakaran lahan. Langkah-langkah mitigasi juga perlu terus ditingkatkan melalui sistem peringatan dini (Early Warning System) dan edukasi kepada masyarakat.

Rakornas pengendalian Karhutla itu juga turut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Kapolda Riau, serta Danrem 031/Wira Bima, Danlanud Roesmin Nurjadin, Danlanal Dumai, dan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Selain jajaran Forkopimda tingkat provinsi, rapat ini juga diikuti oleh sejumlah kepala daerah, di antaranya Wali Kota Dumai, Bupati Bengkalis, dan Bupati Kampar.

Hadir pula jajaran TNI-Polri seperti Dandim 0320/Dumai, Dandim 0313/Kampar, Dandim 0303/Bengkalis, Kapolres Dumai, Kapolres Kampar, dan Kapolres Bengkalis, serta unsur Forkopimda Riau lainnya.

Sementara itu, Menhut Raja Juli Antoni, menyampaikan bahwa titik api secara umum telah menurun dibanding beberapa waktu lalu. Namun, ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem dan potensi kebakaran lanjutan.