Studi: Disinformasi Cuaca Ekstrem di Medsos Hambat Penyelamatan Nyawa Korban Terdampak

Suara.com - Sebuah studi terbaru memperingatkan bahwa teori konspirasi yang menyebar saat bencana iklim bisa menghambat penyelamatan korban.

Saat badai atau kebakaran hutan melanda, justru misinformasi yang lebih dulu viral di media sosial, mengalahkan peringatan resmi yang bisa menyelamatkan nyawa.

Menurut laporan Centre for Countering Digital Hate (CCDH), unggahan yang menyesatkan tersebar luas di platform seperti Meta, X, dan YouTube saat bencana alam seperti kebakaran hutan di Los Angeles serta Badai Helene dan Milton terjadi.

“Penyebaran konspirasi iklim yang cepat di internet bukanlah suatu kebetulan,” tegas CCDH.

Mereka menemukan bahwa hampir seluruh unggahan menyesatkan tidak diberi label cek fakta atau peringatan oleh platform terkait.

CCDH menganalisis 300 unggahan viral yang berisi klaim palsu tentang penyebab cuaca ekstrem, bantuan darurat, dan respon bencana.

Di antara klaim tersebut: badai disebut sebagai "senjata rekayasa geografis" dan kebakaran dikaitkan dengan "laser pemerintah".

CEO CCDH, Imran Ahmed,menuduh platform-platform tersebut sengaja membiarkan kebohongan menyebar karena menguntungkan secara finansial.

“Sementara keluarga berduka dan petugas tanggap darurat menyisir puing-puing setelah bencana iklim di Texas dan California, perusahaan media sosial tanpa malu-malu mengeksploitasi bencana ini untuk keuntungan,” katanya.

Baca Juga: Terungkap! Modus TPPO Baru di Facebook dan TikTok: Iklan Gaji Tinggi Jadi Umpan

Yang lebih mengkhawatirkan, ujar peneliti, sebagian besar unggahan menyesatkan justru datang dari pengguna yang terverifikasi dan punya jangkauan luas. Beberapa bahkan melampaui jangkauan informasi resmi dari lembaga seperti FEMA atau media terpercaya seperti LA Times.

“Disinformasi iklim merenggut nyawa. Dan seiring cuaca ekstrem semakin sering, kebohongan ini akan makin berbahaya,” kata Sam Bright dari organisasi DeSmog.

Penelitian ini menekankan perlunya tanggung jawab lebih besar dari perusahaan teknologi untuk tidak memberi ruang pada konten berbahaya yang bisa mengorbankan keselamatan publik.