Suara.com - Wakil Ketua DPR RI berharap Presiden RI Prabowo Subianto mengambil peran sebagai juru damai dan jembatan untuk meredakan ketegangan antara dua negara tetangga di Asia Tenggara, yakni Thailand dan Kamboja.
Sebabnya, eskalasi militer di perbatasan Kamboja dan Thailand kian mengkhawatirkan, dan bisa mengganggu stabilitas kawasan.
Desakan ini muncul di tengah laporan meletusnya bentrokan bersenjata yang melibatkan pengerahan jet tempur, menandai krisis terberat dalam satu dekade terakhir di kawasan tersebut.
Dasco berharap posisi strategis Indonesia dan kepemimpinan Prabowo dapat mencegah konflik meluas dan menjaga stabilitas ASEAN.
"Mudah-mudahan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) maupun Presiden Indonesia juga bisa menjembatani agar hubungan kedua negara itu akan tetap baik," kata Dasco, Jumat (25/7/2025).
Sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco menyadari kedekatan dan hubungan baik yang dimiliki Indonesia dengan Kamboja maupun Thailand.
Ia memandang modal diplomatik ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menengahi perseteruan.
Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah krisis ini akan secara resmi diangkat ke dalam forum ASEAN.
"Saya belum tahu karena nanti belum ketemu Presiden, tapi nanti kita akan sounding dengan harapan bahwa di kawasan ASEAN ini supaya tidak terjadi gejolak yang lebih meningkat," ujar dia.
Baca Juga: Bukan Cuma Angka Biasa, Terungkap 'Doa' di Balik Logo Infinity HUT RI ke-80 Pilihan Prabowo
Langkah proaktif ini, menurutnya, krusial untuk membendung potensi dampak negatif yang lebih luas di tingkat regional, yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi yang telah lama terbangun.
Perkembangan terbaru
Ketegangan yang telah membara selama bertahun-tahun antara Kamboja dan Thailand mencapai titik didih pada Kamis, 24 Juli 2025.
Laporan dari perbatasan mengonfirmasi terjadinya bentrokan bersenjata skala penuh.
Situasi menjadi semakin genting setelah Angkatan Udara Kerajaan Thailand dilaporkan mengerahkan jet tempur F-16 untuk melakukan patroli udara di wilayah sengketa.
Tindakan ini merupakan eskalasi militer paling serius antara kedua negara anggota ASEAN tersebut dalam lebih dari satu dekade.
Tag
Berita Terkait
-
Bukan Cuma Angka Biasa, Terungkap 'Doa' di Balik Logo Infinity HUT RI ke-80 Pilihan Prabowo
-
KPK Merasa Dicueki DPR Soal Revisi KUHAP, Dasco: Pintu Audiensi Terbuka Lebar
-
Gerald Vanenburg Soroti Fleksibilitas Dony Tri Pamungkas, Mengapa?
-
Istana Akhirnya Buka Suara soal Diplomat Tewas Kepala Dilakban, Ini Sikap Presiden Prabowo
-
TKW Asal Pontianak Kirim Surat ke Prabowo, Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Tapi Kasus Mandek!
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru