Kudatuli Jilid II Diserukan, Pengamat Nilai PDIP Langgar Semangat Rekonsiliasi Prabowo dan Megawati

Suara.com - Pengamat Politik Fernando Emas menyoroti soal seruan Kudatuli jilid II dari Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning usai vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Langkah tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat rekonsiliasi yang selama ini dibangun antara PDI Perjuangan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pernyataan Ribka yang merujuk pada tragedi Kerusuhan 27 Juli 1996 itu muncul setelah Hasto dijatuhi vonis dalam kasus suap terkait buronan Harun Masiku. Kudatuli sendiri adalah peristiwa kelam yang menewaskan lima orang dan melukai ratusan lainnya akibat konflik internal partai pada masa Orde Baru.

Fernando menyebut seruan itu justru tidak menunjukkan sikap kenegarawanan.

"Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning terkait dengan Kudatuli jilid II atas vonis Hasto Kristiyanto terkait kasus suap yang menyeret Harun Masiku tentu sesuatu tidak tepat," ujar Fernando kepada wartawan, Minggu (27/7/2025).

Menurut Fernando, PDIP semestinya tampil sebagai partai besar yang menjunjung tinggi proses hukum, terutama di masa pemerintahan saat ini.

"Seharusnya PDI Perjuangan mendukung proses penegakan hukum di bawah pemerintahan Prabowo Subianto," tambahnya.

Fernando juga mengingatkan, sikap konfrontatif seperti ini berpotensi merusak hubungan baik yang selama ini telah dijalin antara PDIP dan Partai Gerindra.

Ia menyinggung pernyataan Prabowo yang menyebut hubungan antara dirinya dan PDIP layaknya abang dan adik.

Baca Juga: Pesan Tegas Megawati di Balik Vonis Hasto: Hormati Hukum, tapi Jangan Diam!

"Prabowo Subianto yang memposisikan Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan seperti abang dan adik yang menunjukkan betapa dekatnya hubungan yang terbangun. Seharusnya seluruh kader PDI Perjuangan mendukung kemesraan dan kedekatan saat ini," pungkasnya.