Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa dirinya siap berkantor di mana saja, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun di Papua.
Penegasan itu disampaikan Gibran menanggapi dorongan sejumlah pihak yang menginginkan agar Wakil Presiden mulai aktif berkantor di IKN.
"Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus," ujar Gibran dengan nada santai saat memberikan keterangan kepada media di SMP 3 Pekanbaru Sentra Abiseka, Pekanbaru, Riau, Senin (28/7/2025).
Pernyataan Gibran muncul setelah sejumlah partai politik di DPR RI mengusulkan agar dirinya mulai berkantor di IKN, Kalimantan Timur.
Wacana ini mencuat seiring dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemindahan pusat pemerintahan ke ibu kota baru.
Sebelumnya, Gibran juga sempat disebut akan berkantor di Papua, sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang mengatur bahwa percepatan pembangunan Papua berada di bawah koordinasi Wakil Presiden.
Menanggapi berbagai wacana tersebut, Gibran menegaskan bahwa ia akan mengikuti sepenuhnya perintah Presiden Prabowo.
"Saya sebagai pembantu Presiden, siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN, kami menunggu perintah Presiden. Dan sebagai pembantu Presiden, harus siap," ujar mantan Wali Kota Solo itu.
Gibran juga menambahkan bahwa dirinya lebih sering berada di lapangan ketimbang di kantor.
Baca Juga: Family Office Indonesia Hanya Angan-angan? Begini Kata Luhut
Ia ingin memastikan langsung bahwa program-program prioritas dan visi-misi Presiden Prabowo benar-benar dijalankan dengan baik di lapangan.
"Sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik," katanya.
Sejak dilantik menjadi Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto, Gibran memang kerap disebut akan mendapat peran khusus, terutama dalam pengawasan program pembangunan strategis nasional.
Baik IKN maupun Papua merupakan dua wilayah prioritas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Berita Terkait
-
Tunggu Perintah Prabowo, Gibran: kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN
-
Tak Cuma Tinjau Penanganan Karhutla, Ini Sederet Kegiatan Wapres Gibran di Riau
-
Gibran Prediksi Vietnam 'Babak-belur' di Tangan Timnas Indonesia U-23
-
Gibran Pantau Karhutla Riau, Terima Laporan Modus 'Tipu-tipu' 51 Tersangka Pembakar Hutan
-
Perang Dingin Jokowi-SBY? Yunarto: Kewibawaan Prabowo Jadi Taruhannya
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Kapan Laga Lawan Timor Leste Dimulai?
-
Wujud Kasih Sayang yang Berbeda dari Dua Ayah di Agent Kim Reactivated
-
Jadwal Puasa Sunah Agustus 2026, Lengkap dengan Tanggal dan Bacaan Niatnya
-
Jateng Jadi Basis Pelanggan Terbesar Indosat, Trafik Data Naik 10,4 Persen
-
DFSK E5 Plus Resmi Meluncur di GIIAS 2026 dengan Harga Spesial Mulai Rp479 Juta
-
Karhutla Hanguskan 40 Hektare Lahan di Palangka Raya
-
50 Persen Pengaduan di Jateng Isinya Sama: Perusahaan Nekat Tahan Ijazah Mantan Karyawan
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional