Jakarta Darurat Sanitasi: Ratusan KK Masih BAB Sembarangan! Di Mana Saja Lokasinya?

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat masih ada ratusan kepala keluarga (KK) di ibu kota yang belum memiliki akses sanitasi layak.

Tercatat, sebanyak 850 KK yang tersebar di 9 kelurahan masih buang air besar sembarangan (BABS).

Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengungkapkan kondisi ini menjadi perhatian serius pihaknya.

Ia menekankan bahwa persoalan sanitasi di Jakarta bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan.

"Jadi masih ada 9 kelurahan yang masih ada kasus buang air besar sembarangannya," kata Dwi di Jakarta Timur, Senin (28/7/2025).

Menurutnya, sembilan kelurahan itu tersebar di empat wilayah kota administrasi Jakarta.

“Di Jakarta Utara masih ada 4 lokasi, Jakarta Barat masih ada 2 lokasi, Jakarta Selatan ada 1 lokasi, Jakarta Timur ada 2 lokasi. Jadi total masih ada sekitar 850 kepala keluarga yang memang masih buang air besar sembarangan,” ujarnya.

Dwi menyebut, sebagian besar kasus BABS terjadi di kawasan permukiman padat. Pada lokasi-lokasi tersebut, upaya pemerintah kerap terhambat karena tidak tersedia lahan untuk membangun fasilitas sanitasi.

“Jadi kebanyakan memang di lokasi-lokasi yang pemukimannya padat, terus susah diintervensi karena tidak ada lahan yang cukup luas,” ujarnya. 

Baca Juga: Jakarta Darurat Sanitasi, Ribuan KK Masih BAB Sembarangan, Apa Penyebabnya?

“Baik itu milik instansi pemerintah maupun perorangan yang bersedia dijadikan tempat," lanjutnya menambahkan.

Pemprov DKI, lanjut Dwi, tidak bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Berbagai dinas terkait ikut terlibat dalam upaya penanganan. 

“Kalau pemerintah DKI itu berarti kita lintas sektor ya, ada Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kesehatan, pamong, kepala wilayah. Jadi kita berusaha untuk bersama-sama warga mencari solusi,” jelasnya.

Salah satu solusi yang didorong adalah pembangunan MCK atau septic tank komunal di lokasi yang memungkinkan. 

"Kalau ada lahan, kemudian bisa digunakan untuk dibuatkan MCK komunal, septic tank komunal, maka itu menjadi salah satu prioritas cara penyelesaian,” ujar Ani. 

Jika tidak tersedia lahan, pemasangan septic tank rumah tangga menjadi alternatif. Dwi menekankan, pembangunan sanitasi tidak cukup hanya dengan infrastruktur. 

Warga juga  perlu dilibatkan dalam membangun komitmen agar perubahan bisa bertahan. 

“Kalau misalnya masih ada keterbatasan tidak bisa dilakukan segera, maka ada semacam komitmen bersama, berapa lama waktu untuk bisa menyelesaikan permasalahan buang air besar sembarangan tadi,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan pentingnya status sanitasi yang ideal dan aman karena limbahnya dipastikan terbuang ke septic tank dan rutin dilakukan penyedotan.

“Di bawahnya sanitasi aman itu ada sanitasi layak, yaitu sudah berakhir di septic tank, tapi memang belum dilakukan penyedotan secara rutin," ungkapnya.

Dalam jangka panjang, Dwi melihat peluang pengolahan limbah menjadi sumber energi seperti biogas.

Menurutnya, solusi ini bisa memberikan manfaat ganda bagi warga. 

“Dari limbah kemudian bisa malah berubah menjadi sebuah biogas yang punya nilai ekonomis,” kata dia.

“Ini membuka wawasan juga bahwa memungkinkan untuk dikembangkan di tempat lain. Karena bisa dimanfaatkan hasil biogasnya untuk sumber listrik atau membantu kebutuhan rumah tangga lainnya,” pungkasnya.