Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan kabar terbaru terkait program Sekolah Rakyat. Lebih dari 50 ribu guru diklaim siap menggantikan posisi guru-guru yang mengundurkan diri setelah melalui proses seleksi dan penempatan. Hal ini diungkapkan Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (29/7/2025).
"Sudah banyak yang siap untuk menggantikannya karena ada 50.000 lebih guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan," ujar Gus Ipul.
Menurut data terakhir yang diterima Gus Ipul, sebanyak 140 guru sekolah rakyat tercatat mengundurkan diri setelah melalui proses seleksi dan penempatan di berbagai titik.
Meskipun demikian, dari total lebih dari 1.500 guru yang telah ditempatkan, jumlah yang mengundurkan diri relatif kecil. Alasan utama pengunduran diri ini, jelas Gus Ipul, adalah jarak lokasi tugas yang terlalu jauh dari domisili para guru.
Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan para guru yang mengundurkan diri dan telah menyiapkan pengganti dari kalangan guru yang belum mendapatkan penempatan. "Sehingga insyaallah nanti yang mengundurkan diri itu kita hormati karena sebagian besar alasannya terlalu jauh dari domisili," ucapnya, dikutip dari Antara.
Sebelumnya, pada Senin (28/7), Gus Ipul juga telah menyampaikan bahwa Kementerian Sosial tengah menyiapkan pengganti 160 guru yang mundur dari Sekolah Rakyat, diambil dari tenaga pendidikan profesi guru. "Kita sudah proses dan insyaallah penggantinya sudah ada, jadi itu karena sistem yang menempatkan mereka itu, sehingga kadang-kadang membuat mereka mundur karena penempatannya terlalu jauh," kata Mensos.
Menteri Sosial juga menekankan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan yang ada di Sekolah Rakyat, mengingat program ini baru berjalan selama dua minggu. Saat ini, pemerintah terus bersinergi untuk membangun penambahan titik baru untuk Sekolah Rakyat rintisan pada akhir Juli 2025. Kemensos juga membuka kesempatan bagi tenaga pendidik lain untuk berkontribusi memberikan masa depan yang lebih layak bagi anak-anak miskin dan miskin ekstrem di Indonesia.
Berita Terkait
-
Mendagri: Lebih dari 200 Pemda Ajukan Bangun Sekolah Rakyat
-
NasDem Desak Pelaku Cabul di Unsoed Dijerat UU TPKS: Mau Dia Guru Besar Gak Ngaruh di Mata Hukum!
-
Data BPS Dibela Mati-matian: Gus Ipul Yakin Angka Kemiskinan Turun Meski PHK Menggila!
-
Guru Honorer Pelosok Berangkatkan 1.000 Jemaah Haji, Mukjizat Reksa Dana Menjelma Nyata
-
Prinsip Oposisi Rocky Gerung Dipertanyakan: Galak ke Jokowi, Melempem ke Prabowo
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri