Suara.com - Kabar bakal digelarnya Kongres PDIP atau PDI Perjuangan di Bali pada Jumat, 1 Agustus 2025, berhembus kencang sesaat setelah agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) ribuan anggota dewan dari fraksi partai tersebut resmi ditutup.
Namun, alih-alih mendapatkan konfirmasi yang jelas, para elite PDIP seperti Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani dan Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan, Yasonna Laoly justru memberikan jawaban mengambang yang semakin menebalkan aura misteri.
Spekulasi ini menjadi liar lantaran para petinggi partai yang ditemui di Sanur, Denpasar, pada Rabu 30 Juli 2025 malam, seolah kompak untuk tidak membantah, namun juga tidak membenarkan isu tersebut.
Sikap ini memunculkan pertanyaan besar, benarkah ada agenda besar dan mendadak yang tengah disiapkan partai banteng moncong putih di Pulau Dewata?
Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani, menjadi tokoh sentral yang paling diburu untuk dimintai keterangan.
Usai menutup acara Bimtek, putri dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu dihujani pertanyaan mengenai kebenaran kabar Kongres. Namun, jawabannya justru menambah teka-teki.
Saat ditanya soal kemungkinan Kongres pada 1 Agustus mendatang, Puan tidak memberikan jawaban pasti. Ia hanya meminta semua pihak untuk menunggu tanggal tersebut.
“Coba kita lihat, bagaimana nanti tanggal 1 Agustus kelanjutannya,” ujar Puan kepada awak media.
Jawaban yang sama ia lontarkan ketika wartawan mencoba mengonfirmasi lokasi Kongres yang disebut-sebut akan digelar di kawasan elite Nusa Dua, Kabupaten Badung.
Baca Juga: Ultimatum Keras Megawati di Bali: Ribuan Kader PDIP Diperintahkan Menang Tanpa 'Main Duit'
Puan lagi-lagi mengunci jawabannya pada tanggal keramat itu. “Coba kita lihat nanti tanggal 1 Agustus,” ungkapnya singkat.
Sikap misterius Puan semakin terasa saat ia ditanya apakah dirinya secara pribadi akan tetap tinggal di Bali hingga tanggal 1 Agustus.
Dengan jawaban yang singkat, ia seolah menutup rapat-rapat informasi apa pun. “Saya nggak tahu,” imbuhnya.
Jawaban mengambang tidak hanya datang dari Puan. Politisi senior PDIP lainnya, Yasonna Laoly, juga menunjukkan sikap serupa.
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan itu memilih untuk melempar tanggung jawab saat dikonfirmasi mengenai isu yang sama.
Ia menyarankan awak media untuk bertanya kepada panitia yang keberadaannya pun masih menjadi misteri.
Berita Terkait
-
Ultimatum Keras Megawati di Bali: Ribuan Kader PDIP Diperintahkan Menang Tanpa 'Main Duit'
-
Selebgram Richard Garcia Bikin Publik Geram, Diduga WFA di Bali Tanpa Bayar Pajak
-
Momen Hangat Keluarga Megawati, Puan-Prananda Prabowo Berangkulan Warnai Bimtek PDIP di Bali
-
Di Tengah Isu Kongres, Ganjar Pranowo Fokus Konsolidasi Legislatif PDIP di Bali
-
Megawati Tiba di Bimtek PDIP di Bali, Disambut Jajaran Pejabat DPP PIDP
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri