Suara.com - Di balik pintu tertutup sebuah hotel mewah di Sanur, Bali, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan arahan dengan nada tinggi kepada ribuan anggota dewannya.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, Megawati disebut mengeluarkan perintah ganda yang tak bisa ditawar.
Kedua perintah Megawati itu yakni, solid dan menang dalam setiap pertarungan politik, namun dengan satu ultimatum keras yang paling ditekankan, yakni jangan pernah sekali-kali menyentuh uang haram atau korupsi.
Perintah tegas ini disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPR-DPRD Fraksi PDIP se-Indonesia, pada Rabu 30 Juli 2025.
Megawati, yang tiba sekitar pukul 16.40 WITA dengan didampingi kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, langsung menggelar rapat internal yang steril dari jangkauan awak media.
Atmosfer keseriusan terasa kental, menandakan adanya pesan krusial yang ingin disampaikan sang ketua umum. Setelah Megawati meninggalkan lokasi, para petinggi partai mulai angkat bicara mengenai isi arahan tersebut.
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan, Yasonna Laoly, menjadi salah satu yang pertama membeberkan inti dari "fatwa" Megawati di dalam ruangan.
Menurutnya, pesan yang paling menohok dan diulang-ulang adalah peringatan keras terkait korupsi.
“Poin-poinya ya bagaimana supaya setiap fraksi solid, jangan main-main duit, jangan korupsi. Supaya arahan DPP dikerjakan, konsolidasi lah,” papar Yasonna pada Rabu 30 Juli 2025 malam.
Baca Juga: Megawati Ke Ribuan Kader PDIP: Jangan Main-Main Duit!
Peringatan "jangan main-main duit" ini menjadi ultimatum yang menggarisbawahi kekhawatiran terbesar Megawati terhadap para kadernya yang duduk di kursi legislatif.
Di tengah sorotan publik yang tajam terhadap tindak tanduk pejabat, pesan ini seolah menjadi benteng terakhir untuk menjaga marwah partai.
Selain ultimatum anti-korupsi, Megawati juga membakar semangat para kadernya untuk terus berjuang dan memenangkan setiap pertarungan politik.
Yasonna menjelaskan, Megawati tidak memberikan instruksi spesifik terkait agenda internal seperti Kongres Partai yang akan datang, namun lebih fokus pada penguatan barisan untuk menghadapi tantangan ke depan.
“Nggak (ada arahan spesifik), pokoknya kompak solid. Ini konsolidasi partai harus menang,” ujar mantan Menteri Hukum dan HAM tersebut.
Perintah untuk menang ini bersifat mutlak dan mencakup segala aspek perjuangan partai.
Berita Terkait
-
Megawati Ke Ribuan Kader PDIP: Jangan Main-Main Duit!
-
Api Semangat dari Bali: Megawati Serukan Kader Rapatkan Barisan, 'Tiang Rapuh Negara Bisa Runtuh'
-
Momen Hangat Keluarga Megawati, Puan-Prananda Prabowo Berangkulan Warnai Bimtek PDIP di Bali
-
Di Tengah Isu Kongres, Ganjar Pranowo Fokus Konsolidasi Legislatif PDIP di Bali
-
Komisi II DPR Sebut Rencana Lahan Telantar Jadi Milik Negara Tak Ada Aturannya
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri