Suara.com - Panggung penutupan Kongres VI PDI Perjuangan menjadi arena bagi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk melontarkan salah satu pidatonya yang paling keras dan tanpa kompromi.
Di hadapan ribuan kadernya, Megawati tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga sebuah ultimatum tegas yang menggetarkan Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025).
Pesan utamanya jelas, PDIP bukanlah kendaraan untuk memperkaya diri. Bagi mereka yang berniat demikian, pintu keluar terbuka lebar.
Di tengah sorotan kamera dan tatapan para kader, Megawati secara eksplisit menyasar mentalitas pragmatis yang mungkin telah menjangkiti sebagian kader.
Ia memperingatkan agar partai berlambang banteng ini tidak disalahgunakan menjadi alat untuk kepentingan pribadi.
"Jangan jadikan partai ini arena untuk terus-menerus mencari kekuasaan dan kekayaan pribadi,” kata Megawati.
Tak berhenti di situ, ia langsung menyodorkan konsekuensi bagi siapa pun yang merasa tidak sejalan dengan prinsip tersebut.
Dengan nada yang tidak main-main, Megawati menantang mereka yang tidak siap untuk mengabdi agar angkat kaki secara terhormat.
"Kalau tidak siap, lebih baik mundur secara kesatria,” tegasnya.
Baca Juga: Amnesti untuk Hasto, Kenneth PDIP Puji Prabowo: Layak Disebut Negarawan
Ultimatum ini menjadi sinyal kuat bahwa Megawati mencium adanya kader yang loyalitasnya tidak murni pada ideologi partai, melainkan pada potensi keuntungan material dan jabatan.
Selanjutnya, Megawati mendefinisikan kembali kriteria seorang kader sejati di matanya. Ia menyindir keras para politisi yang hanya piawai bermain kata-kata namun nihil dalam kerja nyata.
Menurutnya, loyalitas dan kualitas seorang kader dibuktikan oleh keringat, bukan oleh liur.
"Saya tidak butuh kader yang hanya pandai beretorika. Saya butuh kader yang rela turun ke bawah, ke akar rumput,” ujarnya.
Pernyataan ini adalah sebuah kritik langsung terhadap model politik modern yang sering kali terjebak dalam pencitraan dan perdebatan elite. Megawati menuntut para kadernya untuk kembali ke basis utama kekuatan partai rakyat jelata.
Kader yang Ditolak:
Berita Terkait
-
Amnesti untuk Hasto, Kenneth PDIP Puji Prabowo: Layak Disebut Negarawan
-
4 Poin Menohok dari Amukan Megawati di Kongres PDIP
-
Tamparan Keras untuk Kandang Banteng Jateng, Megawati: Jangan Memalukan Saya Lagi
-
Sebut Perang Bikin Harga Minyak Meroket, Megawati ke Kader PDIP: Jangan Kalian Pikir Pendek
-
Megawati: Demokrasi Indonesia Bukanlah Demokrasi Blok-blokan Kekuasaan, tapi...
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru