Suara.com - Sebuah janji ambisius datang dari pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengklaim bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) kelak akan mencetak generasi dengan tinggi badan minimal 180 cm.
Sebuah visi yang terdengar indah untuk masa depan Indonesia Emas, namun sontak memicu perdebatan: apakah ini target yang realistis atau sekadar utopia yang mengabaikan carut-marut implementasi di lapangan?
Niat baik untuk mengentaskan stunting dan memperbaiki gizi anak bangsa tentu patut diapresiasi.
Namun, janji setinggi 180 cm ini terasa kontras dengan realita yang terjadi, memunculkan pertanyaan kritis bagi kita, terutama generasi milenial dan anak muda yang peduli akan masa depan bangsa.
Ambisi 180 Cm: Benarkah Gizi Saja Cukup?
Dalam pernyataannya di Bangkalan, Dadan dengan optimis menyebut intervensi gizi pada rentang usia 12 hingga 16 tahun sebagai kunci.
"Kalau kita tidak intervensi sekarang, maka tubuhnya saya perkirakan rata-rata hanya 160-165 cm, tapi ketika ada makan bergizi, nanti tubuhnya minimal 180 cm," kata dia dikutip Minggu (3/8/2025).
Ia bahkan mencontohkan kedua putranya yang bertubuh jangkung karena asupan susu rutin.
Baca Juga: Merangkul Perempuan dan Merawat Generasi Muda, Kiprah CIMB Niaga untuk Misi Keberlanjutan
"Jadi tinggi badan bukan cuma masalah genetik, tapi juga asupan gizi yang cukup dan seimbang," tambahnya.
Tidak ada yang menampik bahwa nutrisi adalah fondasi utama pertumbuhan.
Namun, para ahli kesehatan sepakat bahwa tinggi badan merupakan hasil interaksi kompleks antara tiga faktor utama: genetik, nutrisi, dan hormon.
Mengklaim MBG sebagai satu-satunya tiket menuju tinggi 180 cm terasa menyederhanakan masalah dan berisiko menciptakan ekspektasi yang tidak realistis di tengah masyarakat.
Faktor genetik orang tua tetap menjadi cetak biru utama yang tidak bisa diabaikan.
Ironi di Lapangan: Antara Janji Gizi dan Ancaman Keracunan
Berita Terkait
-
Pemprov Sumut Targetkan 154 SPPG Berdiri Akhir Agustus 2025
-
Merangkul Perempuan dan Merawat Generasi Muda, Kiprah CIMB Niaga untuk Misi Keberlanjutan
-
Terjadi Lagi, Belasan Siswa Manokwari Keracunan MBG: Niat Mau Sehat Malah Pusing Muntah-muntah
-
Teror Tsunami Bikin Sekolah di Gorontalo Waswas, Siswa Terpaksa Pulangkan usai Dapat MBG
-
Kejar Target 200 Dapur MBG Tahun ini, Bobby Nasution Minta Semua Pihak Perkuat Kolaborasi
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Eks Kasat Narkoba Polres Bima Digeladang ke Bareskrim, Terseret TPPU Koko Erwin
-
Sepakat Saling Memaafkan, Aksi Saling Lapor Waketum PSI Berujung Damai
-
Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Peran MRP dalam Penyusunan RPP Perubahan Kedua PP 54/2004
-
Bukan Sekadar Pameran E-Voting, Wamendagri Minta Fasilitas Simulasi Pemilu Jadi Pusat Kebijakan
-
Wajah Baru Jakarta Menuju 5 Abad: Koridor Rasuna Said Jadi Pusat Diplomasi dan Budaya
-
Wamen PANRB Tegaskan Era Digital Butuh Pemimpin Visioner, Bukan Sekadar Manajer
-
Momen Haru Eks Wamenaker Noel Peluk Cium Putrinya usai Sidang: Ini yang Buat Saya Semangat
-
Korea Utara Tantang AS dan Sekutu: Jangan Atur-atur Kami Soal Nuklir
-
Sekarang Malu dan Menyesal Terima Uang Rp3 Miliar dan Ducati, Noel: Saya Minta Ampun Yang Mulia
-
Kapolri Sebut Penguatan Kompolnas Cukup Masuk di Revisi UU Polri, Tak Perlu UU Baru