Suara.com - Politisi Senior Partai Golkar, Nusron Wahid, membantah adanya pembicaraan soal rencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
Ia bahkan mengaku tak pernah mendengar adanya komunikasi soal Munaslub di lingkaran Istana Negara.
“Pertama saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Yang kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang Munaslub,” ujar Nusron kepada wartawan, Senin (4/8/2025).
Nusron menyebut fokus partai yang diketuai Bahlil Lahadalia saat ini adalah pada isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat, bukan manuver politik untuk menggulingkan kepemimpinan partai.
“Topik kita hari ini adalah topik tentang pengentasan kemiskinan. Topik tentang bagaimana kita mewujudkan swasembada pangan, topik kita tentang swasembada energi, topik tentang hilirisasi, topik tentang bagaimana mensukseskan perumahan 3 juta untuk rakyat miskin. Tidak ada topik-topik seperti yang saudara sebutkan tadi. Jelas,” ucapnya.
Sebelumnya, isu Munaslub kembali mencuat ke permukaan. Dalam sejumlah pemberitaan disebutkan, Istana disebut-sebut telah merestui pergantian Ketua Umum Partai Golkar.
Nama Nusron Wahid ikut diseret dalam rumor tersebut, disebut telah dipanggil menghadap ke Hambalang untuk mempersiapkan pergantian.
Dalam forum Musda yang berlangsung di Banjarmasin itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menunjukkan kekompakan bersama Nusron. Keduanya duduk berdampingan dan tampak akrab di atas panggung.
Bahlil juga angkat bicara menanggapi kabar pergantian dirinya yang beredar tanpa sumber yang jelas.
Baca Juga: Kota Yogyakarta Siap Jadi Tuan Rumah Rakernas XI Jaringan Kota Pusaka Indonesia 2025
“Inilah. Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya, piye toh (gimana sih),” pungkasnya.
Diketahui, Bahlil resmi terpilih sebagai Ketua Umum Golkar pada Agustus 2024 lalu melalui Munas XI. Ia menggantikan Airlangga Hartarto dan terpilih secara aklamasi.
Berita Terkait
-
Elite Golkar Kompak Bantah Isu Munaslub, Benarkah Beringin Adem Ayem?
-
Ada Apa Dengan Istana dan Golkar? Isu Munaslub Paksa Elite Turun Gunung Beri Klarifikasi
-
Jabatan Ketum Bahlil Mau Digusur Lewat Munaslub? Golkar DKI: Isu Murahan, Jangan Mau Diadu Domba
-
Blak-blakan Selamat Ginting: Era Jokowi Diwarnai Pembegalan Partai Politik, Demokrasi dalam Bahaya!
-
Kota Yogyakarta Siap Jadi Tuan Rumah Rakernas XI Jaringan Kota Pusaka Indonesia 2025
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT