Suara.com - Publik sedang dihebohkan dengan fenomena memasang bendera one piece disandingkan bersama bendera merah putih dalam perayaan HUT RI ke-80.
Entah atas dasar iseng atau memang punya maksud tertentu, banyak orang yang akhirnya mengikuti aksi tersebut dan viral di media sosial.
Mereka beberapa mengartikan jika memasang bendera one piece ini karena menganggap Tanah Air Indonesia terlalu kotor dengan segala macam masalah di pemerintahan untuk dikibarkan Merah Putih yang suci. Kerena itu, mereka mengibarkan bendera one piece.
Bendera one piece ini dalam animasinya diartikan sebagai semangat perlawanan tanpa kekerasan dan harapan akan keadilan.
Namun oleh pemerintah, pengibaran bendera one piece dianggap tindakan provokatif yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan jika pengobaran selain merah putih adalah bentuk provokasi.
Sementara itu, DPR RI Firman Soebagyo menyebut aksi pengibaran bendera One Piece jelang HUT Kemerdekaan adalah makar atau usaha menyerang dan merebut kekuasaan negara.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga terang-terangan melarang rakyat mengibarkan bendera One Piece dan meminta aparat menindak tegas pelakunya.
Baca Juga: Bak Gayung Bersambut, Felix Siauw 'Berlayar' dengan One Piece di Tengah Polemik Bendera Jolly Roger
Menurutnya, itu adalah aksi makar dan provokasi yang bisa memecah belah bangsa.
Sejumlah kasus akhirnya, pihak berwajib seperti polisi pun menindak siapa saja yang melakukan aksi memasang bendera One Piece di beberapa daerah.
Terbaru bukan hanya bendera, beberapa gambar mural One Piece juga diminta untuk dihapus polisi seperti di Sragen, Jawa Tengah.
Di tengah viral fenomena pengibaran bendera One Piece, netizen kembali mengungkit momen Wapres Gibran Rakabuming Raka yang pernah kedapatan menggunakan atribut film anime tersebut.
Penggunaan atribut ini bahkan dilakukan untuk acara formal yang diselenggarakan pemerintah.
Dari video yang beredar, Wapres Gibran pernah memakai pin One Piece saat debat calon presiden dan wakil presiden 2024.
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Perempuan Ini Ngaku Satu Almamater, Bongkar Ijazah Wapres Gibran yang Dipermasalahkan Publik
-
KPU Rahasiakan Ijazah Capres dan Cawapres, Hotman Paris: Mau Lindungi Seseorang?
-
Profil SMA Santo Yosef Solo yang Blak-Blakan Ungkap Ijazah Gibran
-
Sosok Subhan Palal: Warga Biasa yang Gugat Wapres Gibran Rp125 T Demi Buktikan Keabsahan Ijazah
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu