Suara.com - Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece di momen perayaan kemerdekaan menuai reaksi beragam dari para pejabat tinggi negara.
Peristiwa ini menyingkap perdebatan yang lebih dalam: sejauh mana batas antara kreativitas warga dan penghormatan terhadap simbol-simbol kenegaraan?
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, memilih untuk bersikap tegas.
Ia menegaskan bahwa bendera negara bukanlah bagian dari preferensi pribadi atau objek kreativitas.
Hal itu disampaikan Hasan saat berada di Tangerang Selatan, Senin, 4 Agustus 2025.
"Begini. Mau suka atau tidak suka sama pemerintah itu hak, keduanya pilihan yang sah di republik ini. Tapi bendera Merah Putih bukan pilihan, dia keniscayaan," kata Hasan
Menurut Hasan, dalam konteks peringatan hari kemerdekaan, tak ada simbol lain yang boleh menggantikan posisi bendera Merah Putih.
"Bendera Merah Putih tidak boleh diganti dengan yang lain," ujarnya.
Meski demikian, ia mengaku belum secara langsung melihat bendera One Piece dikibarkan di ruang publik.
Baca Juga: Asosiasi Pengemudi Logistik: Sopir Truk Wajib Kibarkan Merah Putih, Bukan One Piece
"Saya belum pernah lihat. Sepanjang jalan saya tiap hari jalan gak pernah lihat," ucapnya.
Namun, nada berbeda terdengar dari pimpinan lembaga legislatif.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani justru menilai fenomena ini sebagai bentuk ekspresi generasi muda yang tak lantas mencederai semangat kebangsaan.
"Itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah merah putih, semangatnya merah putih," kata Muzani kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Minggu, 3 Agustus 2025.
Sebagai politisi senior dari Partai Gerindra, Muzani menegaskan pentingnya menjaga semangat kebangsaan dengan tetap mengedepankan bendera Merah Putih, tanpa harus mematikan kreativitas rakyat.
"Sebagai bentuk kesyukuran, kami berharap seluruh rakyat Indonesia merenungi apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa dengan cara mengibarkan Bendera Merah Putih," pesannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu