Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi baru-baru ini menjadi tamu dalam podcast Deddy Corbuzier.
Dalam kesempatan itu ia membahas isu hangat seputar kebijakan larangan study tour yang masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan dunia pendidikan.
Mantan bupati Purwakarta itu menyinggung bahwa study tour yang selama ini dijalankan oleh banyak sekolah pada dasarnya hanyalah kegiatan wisata biasa.
“Apa sih study tour? study tour-nya ternyata kan piknik biasa, mengunjungi tempat-tempat wisata,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier pada Senin, 4 Agustus 2025.
Dedi Mulyadi mengakui bahwa argumennya soal study tour itu bisa dibuktikan dengan adanya demo yang baru-baru ini digelar di Gedung Sate.
Demo yang dilakukan para pelaku usaha pariwisata itu menuntut Gubernur Jawa Barat mencabut kebijakan larangan study tour karena mengurangi pendapatan mereka.
“Kemudian itu bisa dibuktikan dengan yang demo di Gedung Sate itu adalah pelaku jasa kepariwisataan,” ujar Dedi.
Dedi pun merasa heran mengapa dirinya dianggap sebagai pihak yang menyebabkan kerugian atau kesulitan bagi masyarakat.
Baca Juga: Sadis! Aktivis Demokrasi Diancam Disiksa Usai Kritik Dedi Mulyadi, Fotonya Dipajang Diskominfo Jabar
Padahal menurutnya, ia hanya melarang kegiatan study tour, bukan piknik keluarga atau wisata lainnya.
“Makanya kan menjadi aneh, saya dituduh pihak yang membuat mereka menjadi susah, padahal menurut saya tidak ada, yang saya larang adalah study tour, bukan piknik,” tuturnya.
Dalam pandangannya, Dedi menilai bahwa kegiatan study tour sering kali tidak sejalan dengan makna pembelajaran yang sesungguhnya.
Ia mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut jika permasalahan dasar di lingkungan sekolah saja belum diselesaikan.
Gubernur Jawa Barat itu lalu mencontohkan kasus-kasus yang bisa diangkat menjadi sebuah bahan pembelajaran di sekolah tanpa harus jauh-jauh melakukan study tour ke luar kota.
“Problematikanya adalah logika berpikir, kan judulnya study tour. Study kan nggak usah jauh-jauh, sampah di sekolahnya gak terurus, selokan di belakang sekolah hitam pekat. Ngapain jauh-jauh?”
Berita Terkait
-
Mega Salsabillah Sentil Balik Deddy Corbuzier dan KDM soal Penjual Es Gabus, Alasannya Keren Banget
-
Sudrajat Penjual Es Gabus Ketahuan Banyak Bohong, Deddy Corbuzier Batal Kasih Bantuan
-
Di Balik Duka Longsor Bandung Barat, Adakah Dosa Pembangunan yang Diabaikan Pemerintah?
-
Lewat FCU, Yohanes Auri dan Deddy Corbuzier Kumpulkan 'Avengers' Dunia Industri Kreatif
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!