Hapus Kredit Macet Hingga Batalkan PPN 12 Persen: Respon Sosok Ini Atas Kritik Bendera One Piece

Suara.com - Fenomena berkibarnya bendera bajak laut 'Topi Jerami' dari manga One Piece sebagai simbol kritik jelang HUT RI ke-80 mendapat jawaban tak terduga dari lingkaran pemerintah.

Alih-alih hanya melarang, pemerintah melalui Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno seolah berkata "Kami mendengar, dan kami sudah bertindak."

Pesan utamanya jelas, sebuah kritik melalui simbol seperti itu tidak lagi diperlukan, karena aspirasi rakyat diklaim telah diterjemahkan menjadi kebijakan nyata di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dari Peringatan ke Tawaran Dialog

Awalnya, respons Eddy Soeparno terdengar normatif. Ia memberikan peringatan tegas bahwa bendera Merah Putih harus tetap menjadi yang tertinggi, mengutip almarhum Gus Dur untuk memperkuat pesannya.

Namun, ia tidak berhenti di situ. Memahami bahwa bendera 'Jolly Roger' itu digunakan sebagai analogi perlawanan terhadap 'Pemerintah Dunia' yang korup dalam cerita One Piece, Eddy menawarkan pendekatan berbeda.

“Konstitusi kita sudah sampaikan bahwa demokrasi Indonesia bukan berarti bebas tanpa batas, tapi ada sisi musyawarah dan mufakat," ucapnya, Senin (4/8/2025) dilansir dari Antara.

Ia mengajak masyarakat untuk menempuh jalur dialog yang konstruktif ketimbang menggunakan simbol yang bisa disalahartikan.

Empat Bukti Aspirasi Rakyat Telah Menjadi Kebijakan Prabowo

Baca Juga: Bendera One Piece Dilarang, YLBHI Sebut Simbol Keresahan: Pemerintah Harusnya Introspeksi Diri

Inilah kartu truf yang dimainkan pemerintah. Eddy Soeparno mengklaim bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dan telah membuktikan diri mendengarkan suara akar rumput.

Ia lantas membeberkan empat kebijakan populis yang lahir langsung dari kegelisahan dan aspirasi masyarakat:

Penghapusan Kredit Macet UMKM: Sebuah terobosan yang membebaskan jutaan pelaku usaha kecil dari jeratan utang, memungkinkan mereka untuk kembali mengakses pembiayaan dan bangkit.

Pembatalan Kenaikan PPN 12 Persen: Kebijakan yang sangat dinantikan publik ini dibatalkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi.

Izin Penjualan LPG 3 Kg di Pengecer: Pemerintah tetap mengizinkan penjualan gas melon di warung-warung kecil, sebuah kebijakan yang langsung menyentuh hajat hidup masyarakat lapisan bawah.

Pendirian Koperasi Desa Merah Putih: Sebuah program untuk memperkuat ekonomi desa dari tingkat paling dasar, sesuai dengan aspirasi kemandirian ekonomi lokal.

"Sehingga lahirlah berbagai kebijakan yang pro rakyat kecil," tegas Eddy.