Suara.com - Manuver politik PDI Perjuangan (PDIP) untuk menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan mendapat apresiasi Partai Demokrat.
Bahkan, Demokrat menyebut langkah PDIP pernah dilakoni partai berlambang bintang merci tersebut selama hampir satu dekade.
Lantas, apa esensi sesungguhnya dari peran penyeimbang yang kini menjadi pilihan strategis bagi partai berlambang banteng tersebut?
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, secara terbuka menyambut baik dan menghormati sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintah.
Ia menegaskan, konsep tersebut bukanlah anomali dalam lanskap politik nasional, mengingat Partai Demokrat pernah menjalankan peran identik selama sembilan tahun di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Partai Demokrat pernah juga menjadi partai penyeimbang, selama pemerintahan Pak Jokowi kita juga berada di luar pemerintahan," kata Herman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Herman memaparkan, esensi fundamental dari peran penyeimbang adalah mendukung kebijakan pemerintah yang secara substantif sejalan dengan aspirasi dan harapan rakyat.
Sebaliknya, menjadi tugas mutlak bagi partai penyeimbang untuk melontarkan kritik proporsional terhadap kebijakan yang dinilai bertentangan dengan kepentingan publik.
"Kalau kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat kami mendukungnya, tetapi kalau ada hal-hal yang tentu bertentangan dengan aspirasi dan harapan rakyat, mengkritisinya," tegasnya.
Baca Juga: PDIP Main Dua Kaki? Ogah Masuk Kabinet Prabowo, Tapi Juga Tolak Jadi Oposisi
Ia menyoroti peran krusial anggota dewan di parlemen (DPR) sebagai instrumen utama untuk meluruskan dan menyuarakan aspirasi rakyat, meski pada akhirnya memerlukan diskursus dengan pemerintah.
Herman menilai bahwa sikap yang diambil PDIP sudah berada di jalur yang tepat.
Menurutnya, adalah sebuah kondisi ideal jika seluruh potensi bangsa dapat bersatu dalam tujuan kolektif untuk kemajuan negara, sekalipun berangkat dari ide dan gagasan yang divergen.
"Sudah bagus lah, karena idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama, meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama," katanya.
"Jadi menurut saya sudah benar dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama 9 tahun," sambungnya.
Sebelumnya, PDIP kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan penyeimbang bagi pemerintahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Habiburokhman: KUHAP Baru Jadi Terobosan Konstitusional Reformasi Polri
-
Mekanisme Khusus MBG Saat Libur Nataru: Datang ke Sekolah atau Tak Dapat
-
Jelang Natal dan Tahun Baru, Polda Metro Jaya Siagakan 5.044 Personel Gabungan!
-
Walhi Sumut Bongkar Jejak Korporasi di Balik Banjir Tapanuli: Bukan Sekadar Bencana Alam
-
Jelang Nataru, Kapolda Pastikan Pasukan Pengamanan Siaga Total di Stasiun Gambir
-
Tok! Palu MA Kukuhkan Vonis 14 Tahun Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat Gagal Total
-
Hunian Sementara untuk Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun, Begini Desainnya
-
Tragedi Tol Krapyak: Kecelakaan Maut Bus PO Cahaya Trans Tewaskan 16 Orang, Disopiri Sopir Cadangan
-
Menko Yusril Jelaskan Alasan Pemerintah Pilih Terbitkan PP Atur Penugasan Polisi di Jabatan Sipil
-
Kena OTT KPK, Kajari HSU Dicopot Jaksa Agung, Satu Anak Buahnya Kini Jadi Buronan