Suara.com - Manuver politik PDI Perjuangan (PDIP) untuk menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan mendapat apresiasi Partai Demokrat.
Bahkan, Demokrat menyebut langkah PDIP pernah dilakoni partai berlambang bintang merci tersebut selama hampir satu dekade.
Lantas, apa esensi sesungguhnya dari peran penyeimbang yang kini menjadi pilihan strategis bagi partai berlambang banteng tersebut?
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, secara terbuka menyambut baik dan menghormati sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintah.
Ia menegaskan, konsep tersebut bukanlah anomali dalam lanskap politik nasional, mengingat Partai Demokrat pernah menjalankan peran identik selama sembilan tahun di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Partai Demokrat pernah juga menjadi partai penyeimbang, selama pemerintahan Pak Jokowi kita juga berada di luar pemerintahan," kata Herman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Herman memaparkan, esensi fundamental dari peran penyeimbang adalah mendukung kebijakan pemerintah yang secara substantif sejalan dengan aspirasi dan harapan rakyat.
Sebaliknya, menjadi tugas mutlak bagi partai penyeimbang untuk melontarkan kritik proporsional terhadap kebijakan yang dinilai bertentangan dengan kepentingan publik.
"Kalau kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat kami mendukungnya, tetapi kalau ada hal-hal yang tentu bertentangan dengan aspirasi dan harapan rakyat, mengkritisinya," tegasnya.
Baca Juga: PDIP Main Dua Kaki? Ogah Masuk Kabinet Prabowo, Tapi Juga Tolak Jadi Oposisi
Ia menyoroti peran krusial anggota dewan di parlemen (DPR) sebagai instrumen utama untuk meluruskan dan menyuarakan aspirasi rakyat, meski pada akhirnya memerlukan diskursus dengan pemerintah.
Herman menilai bahwa sikap yang diambil PDIP sudah berada di jalur yang tepat.
Menurutnya, adalah sebuah kondisi ideal jika seluruh potensi bangsa dapat bersatu dalam tujuan kolektif untuk kemajuan negara, sekalipun berangkat dari ide dan gagasan yang divergen.
"Sudah bagus lah, karena idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama, meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama," katanya.
"Jadi menurut saya sudah benar dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama 9 tahun," sambungnya.
Sebelumnya, PDIP kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan penyeimbang bagi pemerintahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Washington D.C. Kalah, Jakarta Masuk Peringkat 53 Kota Terbaik Dunia
-
Gaya Dasco Hadapi Aksi Mahasiswa Dipuji, Peneliti: Dobrak Eksklusivitas Senayan
-
Polisi Tangkap 4 Terduga Pelaku Terkait Tewasnya Dua Pria di Saluran Air Bekasi
-
Rano Karno Ajak Generasi Muda Rawat Sejarah dan Hidupkan Nilai Kebudayaan Bangsa
-
Rano Karno: Indonesia Saat Ini Butuh Keberanian Bung Karno
-
Kecelakaan Beruntun di Tol Becakayu, Toyota Altis Diduga Hilang Kendali dan Tabrak Dua Mobil
-
Megawati Hadiri Bung Karno Festival 2026, Duduk Berdampingan dengan Pramono Anung
-
Sudinhub Jaktim Minta Maaf atas Kegaduhan Penertiban Motor Ojol di Jatinegara
-
Ketika Ketahanan Pangan Dibangun Lewat Pelabuhan, Kawasan Industri, dan Petani
-
Aktivis 98 Kritik Kondisi Ekonomi hingga Ruang Demokrasi, Sebut Reformasi Belum Tuntas