Suara.com - Politisi Dedi Mulyadi melemparkan gagasan yang berpotensi mengubah tatanan desa di Jawa Barat. Gagasan itu yakni tidak semua desa harus menyelenggarakan pemilihan kepala desa (Pilkades).
Gagasan ini disampaikannya Dedi Mulyadi kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto belum lama ini.
Menurut Dedi, wacana ini bertujuan untuk mengembalikan marwah desa sebagai basis adat dan meredam dampak negatif dari kontestasi politik.
"Peraturan budaya desa itu saya ingin mengembalikan kembali desa sebagai basic adat," ujarnya.
"Ada desa yang pemilihan, bisa jadi ada desa yang tidak mesti ada pemilihan ya," sebutnya.
Dedi mencontohkan, jika sebuah desa sudah memiliki tokoh yang kuat, dihormati secara turun-temurun, dan berhasil menjaga keharmonisan alam serta masyarakat, maka pemilihan langsung tidak lagi relevan.
"Secara turun-temurun dia baik dan dihormati oleh masyarakat sebagai tokoh yang seperti di Bali, saya pikir tidak mesti ada pemilihan," lanjutnya.
Ia menilai, kerusakan yang terjadi di banyak desa saat ini salah satunya dipicu oleh faktor politik yang seringkali memecah belah warga.
"Karena seringkali rusaknya desa itu di antaranya juga karena politik. Nah, ini yang lagi saya pikirkan," kata Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Viral Perkara Vasektomi, Dedi Mulyadi Cerita Soal KB dan Keluarga Miskin Punya 24 Anak
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kekuatan utama sebuah desa terletak pada sumber daya alamnya yang kini semakin terancam. Menurutnya, politik praktis seringkali mengabaikan kelestarian alam yang menjadi modal utama kehidupan warga.
"Orang desa itu kan modalnya itu sumber air Pak. Orang desa itu kan modalnya hutan. Orang desa itu modalnya areal pesawahan," katanya.
Ketika alam terjaga, kata Dedi, maka ekonomi warga desa akan mapan dan sejahtera. Sebaliknya, kerusakan alam akan menghilangkan esensi desa itu sendiri.
"Ekonominya baik. Tetapi kalau alamnya rusak karena penambangan, karena pembalakan liar, sumber airnya juga mengalami kekeringan, sungai mengalami pendangkalan, sawah mengalami penyempitan, desa itu hilang, Pak," tambahnya.
Dedi juga mengingatkan pentingnya menjaga desa berdasarkan pengalaman sejarah, di mana desa selalu menjadi penyelamat saat negara dilanda krisis ekonomi.
"Kenapa ini harus dijaga? Karena saya berangkat dari pengalaman reformasi atau di era ee kolonial Belanda, di era Jepang, di era orde lama sampai era Orde Baru jatuh," jelasnya. "Jadi orang kota mengalami problem krisis ekonomi ada tempat berlari yaitu desa. Sumber pangannya baik, sumber airnya baik, sumber energinya baik sehingga kita selamat," tandasnya.
Berita Terkait
-
Viral Perkara Vasektomi, Dedi Mulyadi Cerita Soal KB dan Keluarga Miskin Punya 24 Anak
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Cerita di Balik Program Vasektomi Dedi Mulyadi, Ada Kisah Miris
-
Dedi Mulyadi Minta Pendukungnya di Medsos Jangan Galak : Nanti Dikira Buzzer
-
Menohok, Dedi Mulyadi Sebut Piknik Berkedok Study Tour Sekolah Ikuti Gaya Pejabat
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
Terkini
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran