Suara.com - Nama Bupati Pati Sudewo tengah menjadi pusat perhatian usai video dirinya menantang warga yang menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2025 viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Sudewo menyatakan siap menghadapi massa demonstran yang disebutnya bisa sampai 50 ribu orang.
Kebijakan menaikkan PBB-P2 2025 hingga 250 persen dinilai sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang mayoritas berpenghasilan rendah.
Protes pun bermunculan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, pedagang kaki lima, hingga tokoh-tokoh lokal yang merasa tak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.
Puncak dari penolakan ini adalah rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar selama dua hari berturut-turut, pada 13–14 Agustus 2025.
Massa aksi akan memusatkan demonstrasi di Alun-Alun Pati dengan tiga tuntutan utama: membatalkan kenaikan PBB, menolak pajak baru untuk PKL, dan mendesak Sudewo mundur dari jabatan sebagai bupati.
Kritik terhadap Sudewo makin memuncak setelah publik menemukan bahwa nama Sudewo tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik KPK.
Padahal, menurut sejumlah sumber, total harta kekayaan Sudewo mencapai lebih dari Rp 30 miliar, menjadikannya salah satu kepala daerah terkaya di Jawa Tengah.
Berikut delapan fakta terkait polemik yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo.
1. PBB Dinaikkan 250 Persen
Pemerintah Kabupaten Pati secara resmi menetapkan kenaikan PBB-P2 2025 hingga 250 persen. Kenaikan ini diumumkan usai pertemuan Sudewo dengan para camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Pendopo Kabupaten pada 18 Mei 2025.
Warga merasa kebijakan ini sangat memberatkan, terutama di desa-desa yang penghasilan masyarakatnya terbatas.
2. Tantang Demonstran
Alih-alih meredam gejolak warga, Sudewo justru mengeluarkan pernyataan yang memicu amarah publik. Dalam video viral, ia menyatakan siap menghadapi demo besar-besaran dan menantang 50 ribu orang untuk datang langsung kepadanya.
"Kalau memang mau demo, ayo 50 ribu orang demo sekalian," ujar Sudewo.
Berita Terkait
-
Rincian Anggaran Pemkot Banjarmasin Viral, Belanja Susu dan Buah Wakil Wali Kota Tembus Rp228 juta
-
Viral Siswi SD di Palembang Jadi Korban Rudapaksa, Alami Kondisi Serius hingga Jalani Operasi
-
Viral Pemotor di Cikarang Tabrak Penyapu, Pura-pura Menolong Lalu Kabur Sambil Buang Sandal Korban!
-
Panen Kritikan, Paket Retur COD Diduga Diperjualbelikan Murah Meriah di Jepara
-
Saingi Rudy Mas'ud, Gubernur Sumsel Sewa Helikopter Rp4 Miliar
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara