Suara.com - Maraknya pengibaran bendera bajak laut ala anime One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia mengundang reaksi dari kalangan elite politik.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyampaikan kekhawatirannya atas fenomena ini yang menurutnya berpotensi menodai makna patriotisme yang seharusnya dipupuk di bulan kemerdekaan.
Hal itu disampaikan Herman saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 5 Agustus 2025.
"Kita prihatin ya dengan bermunculannya bendera One Piece yang menurut saya itu tidak perlu," ujar Herman.
Ia menilai pengibaran simbol dari budaya pop—meski bagi sebagian kalangan dianggap sebagai simbol perjuangan dan kebebasan—tidak tepat jika disandingkan dengan lambang negara, apalagi di momen reflektif seperti perayaan hari kemerdekaan.
Menurut Herman, alih-alih membangkitkan semangat positif, kehadiran simbol-simbol semacam itu justru berpotensi menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Rakyat sedang euforia membuat panjat pinang, balap karung, kemudian lomba-lomba kedaerahan... kok muncul hal-hal yang menurut saya tidak perlu," tambahnya.
Fenomena ini bermula dari ajakan viral di media sosial untuk mengibarkan bendera bajak laut Straw Hat—Jolly Roger—dari One Piece selama sebulan menjelang 17 Agustus.
Aksi ini kemudian diikuti warga di berbagai daerah yang mengibarkan bendera berlogo tengkorak bertopi jerami di samping Sang Saka Merah Putih.
Baca Juga: Prabowo Pimpin Langsung Sidang Kabinet, Evaluasi 10 Bulan Pemerintahan
Meski bagi para penggemar anime bendera itu merupakan simbol perlawanan terhadap tirani, bagi Herman, penyandingannya dengan Merah Putih sangat tidak etis.
"Masa kita setelah merdeka mengibarkan bendera yang begitu suci, malah disaingi oleh bendera-bendera lain yang tidak perlu," tegasnya.
Ia pun mendukung aparat untuk mengambil tindakan jika pengibaran simbol-simbol non-negara di ruang publik menjelang HUT RI dianggap mengganggu ketertiban.
Dalam pandangannya, ekspresi semestinya diarahkan pada hal-hal yang konstruktif untuk bangsa.
Ia menyebut berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, dan koperasi desa sebagai bentuk nyata upaya membangun masa depan Indonesia.
"Bulan Agustus seharusnya diisi dengan kegiatan yang memperkokoh persatuan, bukan dengan polemik yang dapat memicu agitasi," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
Terkini
-
Karyawan Jakarta dengan Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Bisa Naik Transportasi Umum Gratis, Ini Syaratnya
-
Terungkap, Daftar Kode Rahasia Korupsi Gubernur Riau: 7 Batang hingga Jatah Preman
-
Imam Shamsi Ali Baca Al-Fatihah Sebelum Nyoblos Zohran Mamdani di Piwalkot New York, Ini Alasannya!
-
IKAHI Sumut Turun Tangan, Kebakaran Rumah Hakim PN Medan Bukan Sekadar Musibah Biasa?
-
Geledah Rumdin Gubernur Riau Abdul Wahid usai Tersangka, KPK Cari Bukti Apa Lagi?
-
Miris! Kakak Adik di Kendal 2 Minggu Cuma Minum Air, Tidur Bersama Jasad Ibu Demi Wasiat
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk